LPG 3 Kg Langka, DPRD Bali "Adili" Pertamina
- 18 Mei 2015
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3764 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Beberapa hari terakhir, LPG 3 kg semakin sulit diperoleh di hampir seluruh daerah di Bali. Kelangkaan gas tabung melon ini, membuat kalangan DPRD Bali berang.
Lembaga dewan, melalui Komisi III DPRD Bali, bahkan langsung "mengadili" manajemen PT Pertamina Area Pemasaran Bali - Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rapat dengar pendapat di Gedung Dewan, Senin (18/5). Bagi dewan, apa yang terjadi saat ini bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Apalagi ada kesan, fenomena ini justru dibiarkan oleh Pertamina. Karena itu, kalangan wakil rakyat di Bali meminta pihak Pertamina, untuk segera mengatasi situasi ini.
"Kami melihat, ada proses pembiaran di sini. Ingat bahwa LPG 3 kg ini adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat kecil. Jangan buat masyarakat resah," ujar Ketua Komisi III DPRD Bali Nengah Tamba, saat memimpin rapat dengar pendapat ini.
Politisi Partai Demokrat asal Jembrana ini bahkan mengaku kecewa, karena akibat kelangkaan ini, harga isi ulang gas tabung melon membumbung tinggi. Tak tanggung-tanggung, baik agen maupun pangkalan bahkan mengeruk keuntungan hingga 70 persen.
"Bayangkan saja, harga sampai Rp25 ribu. Ini sudah mencekik masyarakat kecil. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika dibiarkan, maka ini sudah masuk ranah hukum," tegas Tamba, yang juga Ketua Kadin Golf Club Bali itu.
Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan anggota Komisi III DPRD Bali, Wayan Adnyana. Ia bahkan menilai ada semacam 'pemerasan' bagi rakyat kecil terkait melonjaknya harga isi ulang LPG 3 kg ini.
"Masa agen dan pangkalan menaikkan harga seenaknya dan mengeruk keuntungan sampai 70 persen dalam penjualan gas? Ini namanya pemerasan," tegas Adnyana, yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bali.
Politisi Partai Demokrat asal Tabanan ini pun mendesak pihak Pertamina, agar menjelaskan kepada masyarakat tentang lonjakan harga yang tidak wajar ini. "Harga di pangkalan itu berapa, harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan ada dusta kepada masyarakat," kata Adnyana.
Sekretaris Komisi III DPRD Bali Wayan Disel Astawa, juga mencecar manajemen Pertamina terkait kelangkaan LPG 3 kg ini. Ia meminta Pertamina, agar menjelaskan secara gamblang kelangkaan ini.
"Sering kita hadapi kelangkaan, padahal masih banyak stok. Terkait kelangkaan ini, harus dijelaskan apa penyebabnya? Apa karena permintaan terlalu tinggi? Apa karena saat ini penyediaan minim, makanya harga naik? Atau malah ini terjadi karena ada permainan oleh Pertamina dengan agen dan pangkalan?" cecar Disel.
Politisi PDIP asal Badung itu juga menyayangkan pembiaran yang dilakukan Pertamina. Mulai dari mental restoran yang malah beralih dari LPG 12 kg ke "melon" hingga membiarkan harga membumbung tinggi tanpa ada standar yang jelas.
"Ini benar-benar pembiaran. Kami minta Pertamina untuk mengendalikan keadaan ini, dengan melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi serta penjualan LPG 3 kg di Bali," ujar Disel, yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali.
Hal senada juga dilontarkan Nyoman Suyasa, anggota Komisi III DPRD Bali. Ia menilai, belakangan ada fenomena orang kaya pura-pura menjadi miskin. Buktinya, ada juga orang kaya yang pakai gas "melon" yang sesungguhnya adalah gas bersubsidi dan diperuntukkan masyarakat kecil.
"Orang kaya pura-pura miskin. Orang kaya pakai gas bersubsidi. Ini kan aneh. Karena itu, saya usulkan agar pengguna gas 'melon' menggunakan kartu sakti, agar gas bersubsidi tepat sasaran," kata Suyasa, yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali.
Sementara itu, Iwan Yudha Wibawa dari manajemen PT Pertamina Area Pemasaran Bali - NTB, tak mampu berbicara banyak di hadapan dewan. Ia hanya menjelaskan, kelangkaan LPG 3 kg ini akibat migrasi pengguna LPG 12 kg ke LPG 3 kg.
Khusus mengenai harga yang meroket, Iwan mengaku, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga. "Kewenangan soal harga ada di pemerintah daerah, bukan Pertamina," jelas Iwan. san
Komentar