Dana Keamanan Kian Gabeng, Pilkada Bangli Terancam Berantakan
- 08 September 2015
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 3134 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Tahapan Pilkada Bangli yang kini telah memasuki masa kampanye, justru terancam berantakan. Pasalnya, berbagai persoalan yang terjadi belum bisa dituntaskan. Salah satunya, menyangkut dana keamanan untuk TNI/Polri yang hingga kini masih gabeng.
Dampaknya aparat penegak hukum yang bertugas mengamankan jalannya proses pesta demokrasi itu, kian menjerit karena mesti menggunakan dana talangan yang kian menipis. Selain itu, kisruh persoalan honor penyelenggara Pemilu juga hingga kini belum ada kejelasannya yang berdampak Panwaslu Bangli beserta jajarannya hingga di bawah kompak sempat menyatakan akan mengundurkan diri sebagai penyelenggaran pemilu.
Kondisi ini kian gabeng, menyusul belum adanya kejelasan yang diberikan pihak eksekutif dan DPRD Bangli. Dampaknya, dana keamanan dan kisruh honor penyelenggara Pemilu tak kunjung bisa dituntaskan ditengah semakin dekatnya Pilkada Bangli 9 Desember mendatang. Ketua DPRD Bangli, Ngakan Kutha Parwata saat ditemui Selasa (08/09/2015), mengaku sejatinya kalangan DPRD Bangli sudah bersepakat segera mencairkan dana kemananan melalui anggaran mendahului. “Kita dari awal sudah siap memberikan rekomendasi untuk bisa menggunakan anggaran mendahului agar dana keamanan pilkada bisa segera direalisasikan,” jelasnya.
Hanya saja, kata dia, sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak eksekutif untuk menyiasati dengan menggunakan anggaran mendahului. “Selama ini, eksekutif yang kurang gereget dan belum mengajukan permohonan rekomendasi dari DPRD. Padahal kita dari awal sudah memplot anggaran dana keamanan Pilkada ,” sebutnya. Dimana besarnya dana keamanan pilkada Bangli untuk Polri dijatah Rp 2.2 miliar dan TNI sebesar Rp 300 juta. Lebih lanjut, sesuai hasil konsultasi Pemkab Bangli dengan bagian Keuangan Pemprov Bali per tanggal 31 Agustus 2015, sejatinya sudah diperbolehkan menggunakan anggaran mendahului.
Pasalnya, Pilkada Bangli adalah super prioritas. “Sesuai ketentuan, anggaran mendahului diperbolehkan dilakukan. Hanya saja, dasar kita untuk membuat rekomendasi itu yang belum ada. Pihak eksekutif yang belum mengajukan permohonan,’ tegasnya menekankan. Sebaliknya, jika menunggu APBD Perubahan tahun 2015, diperkirakan akhir bulan September sampai bulan Oktober kemungkinan baru bisa direalisasikan. Padahal tahapan Pilkada telah berjalan dan dana keamanan yang selama ini ditalangi Polri juga sudah menipis. Disisi lain, menyinggung soal kisruh honor penyelenggara Pemilu, Ngakan Kutha Parwata membandingkan dengan lima Kabupaten/Kota di Bali tidak ada persoalan yang dihadapi. “Kalau dilima kabupaten/kota itu bisa kenapa di Bangli tidak bisa. Ini, yang mesti harus dikaji bersama,” pungkasnya.ard
Komentar