Lima Terdakwa Korupsi Bedah Rumah Karangasem Dituntut 5 Hingga 8 Tahun
- 01 November 2021
- 16:25 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1585 Pengunjung
Denpasar,suaradewata.com - Lima orang terdakwa "Rampok" uang rakyat untuk bedah rumah di Desa Tianyar Barat, Kubu, Karangasem, dituntut masing-masing berbeda. Sidang yang digelar secara online di gedung Tipikor (tindak pidana korupsi) itu dipimpin hakim Haryanti,SH.,MH.
Dari ke lima terdakwa yang merampok dana untuk bedah rumah rakyat senilai Rp 4,5 miliar itu, adalah mantan kepala Desa Tianyar Barat, I Gede Agung Pasrisak Juliawan (38), yang dituntut paling tinggi yaitu 8 tahun penjara.
JPU yang dikomandoi langsung oleh Kasipidsus Kejari Karangasem, Matheos Matulessy, selain itu juga menuntut Juliawan pidana denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.
"Terdakwa juga dituntut membayar uang kerugian negara sebesar Rp 2.256.903.050. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan inkrah, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan 1 tahun penjara," tegas JPU dalam amar tuntutannya.
Sementara dalam berkas terpisah, I Gede Sukadana (29), selaku Kaur Keuangan Desa Tianyar Barat dituntut 5 tahun dan 3 bulan penjara, dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan. Serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.128.451.521 apabila tidak dibayar maka diganti satu tahun penjara.
Kemudian untuk tiga terdakwa lainnya, yakni I Gede Tangun (36), I Ketut Putrayasa (38) I Gede Sujana (38) dituntut pidana penjara masing-masing 5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider enam bulan. Ketiganya dibebankan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 376.150.508,33 subsider 1 tahun penjara.
JPU meyakini perbuatan para terdakwa ini telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
Berdasarkan dakwaan JPU, Juliawan disebut telah melakukan, menyuruh, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, tidak menyalurkan atau menyerahkan bantuan sosial kepada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam putusan Bupati.
Selain itu, tidak menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKDP, dan memperkaya diri sendiri atau orang lain,yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp 4.513.806.100,00.
Perbuatannya itu dimulai ketika pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan anggaran bantuan bedah rumah senilai Rp 20,25 miliar yang merupakan dana hibah dari Kabupaten Badung. Dengan nilai per unit sebesar Rp 50 juta untuk 405 penerima bedah rumah yang tersebar di 14 Banjar Dinas sesuai dengan proposal yang diajukan terdakwa.mot/nop
Komentar