Skenario Koalisi Bali Mandara Terancam Buyar
- 08 Mei 2015
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3131 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Koalisi Bali Mandara mulai memainkan skenario jelang Pilkada serentak di enam kabupaten dan kota di Bali. Hanya saja, koalisi besar yang dibentuk sejak Pilgub Bali 2013 lalu ini, terancam buyar.
Salah satu ancaman paling serius adalah, penolakan dari pengurus partai di kabupaten dan kota, terkait skenario yang dirancang elit partai politik di tingkat provinsi ini. Penolakan salah satunya datang dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Badung, Gusti Ketut Puriartha.
Menurut dia, apa yang dilakukan pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Bali Mandara di tingkat provinsi, sangat tidak relevan. "Itu sangat aneh. Yang punya hajatan Pilkada itu pengurus di kabupaten dan kota. Tetapi kenapa mereka di provinsi yang sibuk?" tegas Gus Krobo, sapaan akrab Puriartha, di Denpasar, Jumat (8/5).
Ia menilai, pimpinan partai politik di tingkat provinsi seharusnya tidak terlibat terlalu jauh dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah/ wakil kepala daerah jelang Pilkada di enam kabupaten dan kota. Sebab, yang lebih paham dinamika di daerah adalah pengurus di tingkat kabupaten dan kota.
Selain itu, kata Gus Krobo, konstitusi setiap partai tidak sama. Untuk Partai Gerindra misalnya, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) diamanatkan bahwa proses penjaringan kepala daerah dilakukan sesuai tingkatannya.
"Kalau Pilkada Kabupaten Badung misalnya, maka yang memeroses penjaringan bakal calon kepala daerah adalah DPC Partai Gerindra Kabupaten Badung. Itu jelas dalam AD/ART," tutur Gus Krobo.
Bahkan untuk memperkuat konstitusi partai ini, lanjutnya, Sekjend DPP Partai Gerindra sudah memberikan arahan khusus. Pada intinya, pengurus DPC yang akan menyongsong Pilkada, diamanatkan untuk melakukan penjaringan kandidat di tingkat kabupaten dan kota masing-masing.
"Hasil penjaringan pengurus di tingkat kabupaten dan kota itu, dikirim ke DPP Partai Gerindra melalui pengurus provinsi (DPD). Jadi arahan dari DPP jelas, sesuai dengan AD/ART," tandas Gus Krobo.
Ia pun tak sepakat dengan skenario yang dibangun oleh elit Koalisi Bali Mandara di tingkat provinsi saat ini. "Saya dengar mereka sudah bentuk tim khusus untuk penjaringan. Saya tidak setuju itu. Karena mestinya rancangan koalisi itu dibangun dari bawah. Jelas dulu komunikasi di bawah, baru bicara soal koalisi," tegas Gus Krobo.
Selain penolakan dari bawah, skenario elit Koalisi Bali Mandara juga masih tersandung dualisme kepengurusan Partai Golkar, yang menjadi salah satu kunci di koalisi yang dibangun sejak Pilgub 2013 lalu ini. Bahkan, DPD Partai Golkar Provinsi Bali kubu Gede Sumarjaya Linggih (Demer), juga tak sepakat dengan rencana 'menghidupkan' Koalisi Bali Mandara di Pilkada kabupaten dan kota ini.
"Kalau kubu sebelah (DPD Partai Golkar Provinsi Bali kubu Ketut Sudikert, red) mau skenariokan Koalisi Bali Mandara, silakan. Tetapi kami tidak mau ikut," tegas Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Bali kubu Agung Laksono, Dewa Nidha, yang dikonfirmasi secara terpisah.
Pihaknya justru membuka diri dengan semua partai politik untuk berkoalisi jelang Pilkada di enam daerah di Bali. Bahkan, kubu Demer sudah menjajaki koalisi dengan PDIP untuk suksesi kepemimpinan di enam daerah dimaksud.
"Kita jajaki koalisi dengan PDIP. Di Badung, Karangasem dan Tabanan, kita bahkan sudah intens komunikasi dengan PDIP. Begitu juga di Jembrana dan Denpasar, kita juga mulai bangun komunikasi dengan pimpinan PDIP," papar Dewa Nidha.
Menurut dia, untuk penjaringan calon kepala daerah di enam kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada serentak, pihaknya percayakan kepada Plt DPD Partai Golkar kabupaten dan kota masing-masing. Demikian pula halnya dengan arah koalisi, diberi kesempatan kepada pengurus di daerah untuk menjalin komunikasi.
"Kita ingin usung figur terbaik. Karena itu kita jajaki koalisi dengan semua partai politik. Dengan Gerindra, Demokrat, PDIP, NasDem, dan lain-lain, semua kita jajaki," pungkas Dewa Nidha. san
Komentar