SBY: Kalau Ada WNI Terlibat, Tegakkan Hukum

31 Juli 2014
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 1348 Pengunjung

Jakarta, suaradewata.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Australia terbuka soal dugaan korupsi pencetakan uang yang kini tengah diusut negeri Kanguru tersebut.

Pernyataan presiden ini juga menyikapi bocoran dokumen Wikileaks, yang menyebut keterlibatan sejumlah tokoh di negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Ada tiga nama disebutkan di Indonesia, yakni SBY, Megawati Soekarnoputri dan Laksamana Sukardi. "Jika ada WNI yang terlibat mari kita tegakkan hukum bersama, Indonesia Australia adalah negara hukum, kami menghargai hukum," tandas Presiden SBY di kediaman pribadinya, Puri Cikeas Bogor, Kamis (31/7).

Menurut presiden, persoalan korupsi harus dibuka terang benderang. Apalagi, pihak Wikileaks telah menyebut, ada dugaan keterlibatan pihak Indonesia. "Indonesia sedang kampanye korupsi yang agresif tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, kalau ada sebutkan, yang penting terang," katanya. Dia menuturkan pemerintah Australia tidak boleh membiarkan persoalan ini. Sehingga isu ini tidak ada klarifikasinya, dan justru menjadi isu yang liar. "Australia bicaralah tentang Wikileaks, jangan diam karena kalau diam menimbulkan kecurigaan," jelasnya.

Presiden SBY sudah meminta pihak Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, untuk memberi penjelasan terkait hal ini. "Itu pesan dan harapan kita sebagai presiden sehingga dapat menjalankan tugas sampai akhir tanpa ada fitnah," katanya.

Dalam dokument bocoran Wikileaks tertanggal 29 Juli 2014, ditemukan kasus dugaan korupsi multi juta dolar. Dalam dokumen itu juga menyebut, melibatkan beberapa tokoh di Indonesia dan negara-negara lain di Asia seperti Vietnam dan Malaysia.

Di Indonesia, Wikileaks menyebut nama SBY, Megawati dan Laksamana Sukardi. "Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia," bunyi dokumen Wikileaks.

Dugaan korupsi yang dimaksud adalah proyek pencetakan uang kertas, yang melibatkan dua perusahaan di Australia, yakni Reserve Bank of Australia dan Note Printing Australia. Kasus ini sedang dalam proses hukum di Australia. bb/inilah