Bahas Permasalahan Subak Balangan, Dewan Dorong Saluran Air Dinormalisasi
- 08 Maret 2021
- 16:50 WITA
- Badung
- Dibaca: 1677 Pengunjung
Badung, suaradewata.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat bersama Pemerintah terkait, pihak subak Balangan dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Front Marhaenis Denpasar di Gedung DPRD Puspem Badung, Senin, (08/03/2021). Dalam rapat tersebut, Dewan Komisi II merekomendasikan agar saluran air yang menuju Subak Balangan dinormalisasi.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa bahwa dari pihak Pemerintah Kabupaten Badung dan Tabanan serta Pemerintah Provinsi Bali termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali sepakat agar ada normanlisasi di Dam Palian Luwus Tabanan. Namun, dari pihak Pemerintah Kabupaten Tabanan masih mensosialisasikan ke masyarakat selama 14 hari pasca Rapat tanggal 3 Februari 2021 di Provinsi Bali.
Pasca rapat, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mengatakan bahwa rapat hari ini adalah tindaklanjut dari rapat tanggal 3 Februari 2021 di Provinsi Bali. Karena pada rapat tanggal 3 Februari 2021 sudah ada kesimpulan, sehingga hasil rapat hari ini dengan kondisi saluran yang ada tersebut agar dinormalisasi. Kemudian kita meminta Pemerintah Provinsi, karena ini menjadi kewenangan BWS Provinsi Bali, untuk nanti apakah bentuknya kerjasama antar kedua Pemerintahan daerah terutama Tabanan dan Badung.
"Yang pertama dulu air dulu supaya di normalisasi, dalam arti ada keadilan pembagian air itu yang pertama dulu, nah masalah lain nanti ada endapan kemudian ada saluran yang tertutup, kalau itu menjadi kewenangan Kabupaten khususnya Badung maka tadi saya sudah minta dinas PUPR untuk menindaklanjuti itu. Ya kalau memang tidak mampu dengan alat berat dengan situasi kondisi seperti ini manual pakai dulu, supaya air ini bisa mengalir sesuai dengan keinginan dari para petani kita dan Pekaseh kita," kata Anom Gumanti, Senin, (08/03/2021).
Anom Gumanti menerangkan, untuk next kedepannya, Pemerintah Provinsi melalui BWS dan Kepala Bironya, kita sudah meminta untuk diadakan pertemuan antara Badung dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, sehingga kita mencari win-win solusionnya.
"Jadi kalau debit air dalam kondisi sekarang mungkin cukup, tetapi ketika musim kemarau debit bair yang ada itu tidak mencukupi akan mengairi seluruh wilayah pertanian yang ada di dua kabupaten ini. Makanya itu harus ada kesepakatan, kesepakatannya adalah sistem pola tanam. Nah teknis sistem pola tanam itu saya sudah minta nanti dinas pertanian saya untuk berkoordinasi dengan dinas pertanian kabupaten Tabanan, seperti apa, supaya juga memiliki keadilan dan pemerataan masalah air ini," terangnya.
Sementara, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air BWS Bali Penida, Wayan Riasa yang mewakili pihak BWS Provinsi Bali mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada subak di Tabanan. Sehingga, setelah sosialisasi tersebut, baru akan mengambil langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan.
"Kita akan koordinasi kembali baik pihak Badung dan Tabanan untuk langkah langkah kedepannya. Dari sana kita tidak bisa serta merta harus membongkar langsung dan sebagainya, paling tidak koordinasinya harus ditingkatkan dulu," kata Wayan Riasa.
Terkait adanya longsoran tanah pada saluran air menuju Subak Balangan, Wayan Riasa menjelaskan akan melakukan upaya koordinasi dengan Kabupaten Badung dan Provinsi Bali untuk melakukan normalisasi pengerukan alur tersebut. Dan juga mencari alokasi dana terlebih dahulu terkait hal itu.
"Tadi kan sudah dikemukakan dalam rapat, kalau dari kita tidak ada maka dari Badung yang akan membantu. Jadi kita tidak bisa hanya melihat tufoksinya siapa, ini karena kepentingannya bersama kita harus melakukannya bersama sama. Jadi kami dari pihak BWS akan mengupayakan terkait dengan pengerukan alur tersebut," ujarnya.ang/nop
Komentar