Ketua Dewan Desak Pemkab Bangli Segera Bentuk Isolasi Terpusat, ini Tujuannya...
- 22 Februari 2021
- 17:25 WITA
- Bangli
- Dibaca: 1509 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Pasca rencana penghentian isolasi terpadu terhadap pasien dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan gejala ringan yang dilakukan Pemprov Bali lantaran kucuran anggaran dari Pusat mulai cekak, kalangan DPRD Bangli mendorong Pemkab Bangli segera menentukan sikap untuk membentuk tempat isolasi terpusat di daerah. Hal tersebut, mesti dilakukan untuk meminimalis penularan covid-19.
Menurut Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika salah satu upaya untuk mencegah penularan Covid 19, mau tidak mau daerah harus menyediakan tempat khusus yang refresentatif untuk melakukan isolasi terpusat bagi warga Bangli yang berstatus OTG pasca diputusnya anggaran oleh pusat. "Jangan sampai penularan makin meluas, baru dearah mencari tempat untuk isolasi. Jadi Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bangli harus segera membahas hal tersebut," tegas I Ketut Suastika saat dihubungi, Senin (22/2/2021).
Menurut Suastika, isolasi terpusat sangat perlu dilakukan, untuk memudahkan pengawasan. Pasalnya, jika isolasi mandiri diterapkan dikhawatirkan justru masih riskan terjadi penularan. Mengingat pengawasan akan relatif lemah dilakukan Satgas. Terlebih, banyak masyarakat belum mengetahui secara persis bagaimana prokes untuk penanganan OTG, penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti apa, siapa yang melakukan pelayanan dan sebagainya. “Saya khawatirkan isolasi mandiri ini bila diterapkan akan bisa menambah penularan,”ungkap Politisi PDIP asal Desa Peninjoan, Tembuku ini.
Karena itu, lanjut Suastika, daerah harus membuat perencanaan yang matang dalam jangka pendek, menengah dan panjang. "Untuk jangka pendek, kita harus menyediakan tempat isolasi terpusat dulu," sebutnya. Hal ini untuk memudahkan pengawasan dan pelayanaan prokesnya. "Jadi untuk masalah tempat, daerah harus segera melakukan kajian. Namun yang utama adalah tempatnya harus refresentatif dulu," tegasnya. Pihaknya juga tidak mempersoalkan, semisal SKB Kayuambua yang dulu sempat diwacanakan untuk tempat isolasi terpusat dipergunakan. Hanya saja, pihaknya menekankan agar kajian terlebih dahulu dilakukan. "Bagi saya tempatnya harus refresentatif ,” tegasnya.
Lantas untuk anggarannya, kata pria yang juga menjabat sebagai Bendahara di DPC PDIP Bangli ini, untuk penanganan Covid 19 sudah menjadi komitmen bersama masuk dalam skala prioritas. Sehingga mau tidak mau daerah harus menyediakannya karena ini merupakan bencana. "Kita tidak dapat memprediksi berapa jumlah warga kena, jadi daerah memiliki kewajiban untuk penanganannya," ujarnya. Untuk itu, Satgas Covid Daerah kembali diminta harus segera membahas untuk bisa memutuskan upaya yang harus dilakukan. "Jangan sampai warga sudah berjatuhan kena covid baru ambil tindakan dan mencari tempat isolasi," sebutnya. Untuk itu, sambungnya, kalau dulu isolasi terpusat ditanggung pusat, nah sekarang pasca diputus oleh pusat jadi mau tak mau harus daerah yang menanggungnya. "Terlebih untuk penanganan covid-19 sudah masuk skala prioritas,” tandasnya.ard/nop
Komentar