Koster Larang Kader PDIP Gabung Ormas
- 26 Agustus 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3936 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com – Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, melarang kadernya untuk bergabung dengan ormas-ormas, yang dinilai meresahkan masyarakat selama ini. Bagi kader yang sudah bergabung, Koster meminta agar segera hengkang dari ormas tersebut.
Koster menegaskan hal ini, saat tampil sebagai pembicara dalam acara Student Day Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Hukum Unud, Denpasar, Jumat (26/8/2016). Saat itu, Koster dicecar mahasiswa dengan sejumlah pertanyaan.
Salah satunya datang dari mahasiswa Fakultas Hukum Unud, yang menanyakan tentang keberadaan ormas di Bali yang meresahkan akibat adanya pungutan uang keamanan. Bahkan ada pula ormas yang membuat kericuhan.
Menjawab hal ini, Koster menegaskan, keberdaan ormas yang ada di Bali ini sudah banyak yang jauh berbeda dari tujuan dan AD/ART didirikannya ormas tersebut.
“Ini apakah karena tidak dijalankannya sistem sesuai dengan cita-cita didirikannya ormas. Karena di UU Ormas kan sudah pasti tertulis ormas harus ada AD/ART. Karenanya kan tidak mungkin ada dalam AD/ART itu membunuh,” ucapnya.
Untuk itu, menurut Koster, seharusnya sudah tidak ada ormas-ormas yang melakukan tindakan pungutan uang dengan dalih menjaga keamanan suatu wilayah. Terlebih, lanjutnya, di Bali telah ada lembaga-lembaga resmi yang memang ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan, yakni TNI dan Polri, serta lembaga keamanan adat yaitu Pecalang.
Karena itu, kata dia, ormas-ormas yang melakukan praktik keamanan di Bali ini, seharusnya tidak boleh ada. "Mohon maaf ya, ormas yang melakukan praktik dengan dalih menjaga keamanan dan sebagainya sudah clear," tegas anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.
"Pertama, kita harus menggunakan keamanan yang digunakan oleh negara, kita punya TNI. Kalau berkaitan dengan kemasyarakatan, ada Polisi. Kalau ada hubungannya dengan sistem sosial di Bali, kita ada pecalang,” imbuhnya.
Koster juga mengaku dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, pada berbagai kesempatan dengan tegas melarang seluruh jajaran kader PDIP di Bali untuk mengikuti ormas-ormas tersebut. Bahkan dirinya telah menyiapkan sanksi apabila ada kader yang ikut dalam ormas-ormas tersebut.
"Bali ini harus dijaga keamanannya, kenyamanannya, sebagai daerah wisata. Ini sudah rusak semua. Sehingga saya dalam berbagai kesempatan, sebagai pimpinan partai di Bali, saya katakan tidak boleh ada (kader) yang ikut. Kalau ada yang ikut, harus ke luar semua. Akan diberikan sanksi kalau ada yang ikut di situ. Jadi harus tegas, kalau tidak bisa panjang itu, karena kekuasaan masuk di situ,” pungkasnya. san/hai
Komentar