Koster Sindir PNS yang Ikut Ormas
- 26 Agustus 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 5410 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com – Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, menyindir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bali yang bergabung dengan ormas-ormas yang justru meresahkan masyarakat. Ia juga tak habis berpikir, ketika ada PNS yang berkuasa di ormas-ormas tersebut.
Sindiran tersebut, diungkapkan Koster saat tampil sebagai pembicara dalam acara Student Day Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Udayana, di Auditorium Fakultas Hukum Unud, Denpasar, Jumat (26/8/2016). Semula, ada banyak hal yang disampaikan Koster di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Unud.
Pada sesi lain, Koster justru didoakan oleh moderator acara tersebut, Made Gde Subha Karma Resen, agar bisa menjadi Gubernur Bali Periode 2018-2023. "Ya, mungkin Pak Koster bisa jadi RI 1 atau Bali 1,” ujar Resen, sembari tersenyum.
Sontak, secara spontan ucapan Resen yang juga Dosen Fakultas Hukum Unud ini disambut tepuk tangan meriah para civitas akademika Fakultas Hukum Unud, yang menghadiri acara ini. Sementara Koster, hanya tersenyum mendengarkan ucapan Resen tersebut.
Adapun dalam sesi diskusi, Koster meladeni sejumlah pertanyaan kritis dari mahasiswa. Salah satunya datang dari mahasiswa Fakultas Hukum Unud, yang menanyakan tentang keberadaan ormas di Bali yang meresahkan akibat adanya pungutan uang keamanan. Bahkan ada pula ormas yang membuat kericuhan.
Menjawab hal ini, Koster menegaskan, dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali, pada berbagai kesempatan dengan tegas melarang seluruh jajaran kader PDIP di Bali untuk mengikuti ormas-ormas tersebut. Bahkan dirinya telah menyiapkan sanksi apabila ada kader yang ikut dalam ormas-ormas tersebut.
Tak hanya memberi warning bagi kader PDIP agar tidak bergabung dengan ormas-ormas yang meresahkan, Koster juga secara khusus menyindir PNS yang ikut dalam ormas-ormas tersebut. Bahkan, menurut dia, seharusnya para PNS yang mengikuti ormas tersebut harus diberikan sanksi tegas. Terlebih, ormas-ormas tersebut sudah membuat konflik di masyarakat Bali.
"Ini jeleknya. Sudah jelas-jelas itu sudah membuat konflik di masyarakat, merugikan masyarakat, ada penguasanya di situ, apalagi penguasanya itu PNS pula. Harusnya PNS-nya itu ada aturannya juga. Kan ada sanksi kalau PNS. Cuma kenapa tidak tegas,” tandas Koster. san/hai
Komentar