Takut Terulang Gagal Tender, Dewan Minta OPD Lebih Greget
- 01 Agustus 2017
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 2859 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Untuk mencegah terulangnya proyek gagal tender, eksekutif khususnya pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diminta untuk bekerja lebih greget. Kekhawatiran tersebut mencuat, lantaran sejauh ini masih banyak rencana proyek yang notabene menelan dana hingga puluhan miliar justru belum ada tanda-tanda bisa terlaksana hingga saat ini. Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangli, I Komang Carles saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (31/07/2017). "Kita khawatir kalau pimpinan SKPD tetap loyo, sejumlah proyek besar yang gagal tender tahun lalu bakal kembali berulang tahun," ujar Carles.
Disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Bangli itu, sebelumnya pada tahun 2016 ada sejumlah proyek mengalami gagal tender kemudian kembali dianggarkan dalam APBD 2017. Namun hingga kini proyek tersebut belum juga terlaksana. Dia mencontohkan proyek yang gagal tender yakni peningkatan jalan Batur-Bubung Kelambu, Manuk Lantang-Subaya, Bukit Jati-Pura Pasar Agung dan Jalan Satra menuju Tanah Gambir. "Hingga kini saya belum melihat proyek yang didanai dari bantuan PHR Kabupaten Badung tersebut bakal terlaksana,"jelasnya. Dia lanjut menambahkan, proyek itu hingga kini masih berkutat dalam tahap Detail Engirering Disign (DED) dan hingga Unit Lelang Pengadaan (ULP) . "Lantas kapan pelaksanaanya,"tanyanya.
Selain proyek peningkatan jalan tersebut, pihaknya juga belum melihat aktion pelaksanaan proyek peninjoan panorama Penelokan, Kintamani yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 20 miliar, yang juga bersumber dari PHR Badung. Padahal, jauh-jauh hari eksekutif sudah sempat mengembar-gemborkan rencana mega proyek menjadikan obyek wisata Kintamani dengan standar kelas dunia tersebut bisa dilakukan tahun ini. Hanya saja, jelas dia lagi, proyek ini juga masih berkutat pada DED dan ULP. "Kasihan dana miliaran itu harus kembali ke Badung. Selain itu, kita juga bisa dinilai tidak becus bekerja,"selorohnya.
Dirinya menilai, pelaksanaan program ini tidak mesti harus menunggu anggaran semua masuk ke kas daerah. Baginya, eksekutif bisa memulai tahapan pelaksanaan program tanpa harus menunggu dana masuk keseluruhan. Pasalnya, mentrasfer uang dari Badung ke Bangli itu sudah tentu melewati beberapa tahapan, jadi tidak bisa langsung digelontor sekali. "Pemberian dana PHR Badung ke Bangli telah diatur dalam SK Bupati Badung. Jadi tidak mungkin, mereka membatalkan pemberian itu,"tegasnya.
Sementara Sekda Bangli IB. Gede Giri Putra saat dikonfirmasi secara terpisah, mengaku DED kegiatan pembangunan proyek tersebut memang sudah tuntas. Hanya saja, kini masih dalam proses ULP dan pelelangan saja. "Untuk yang sifatnya teknis silahkan dikonfirmasi lagi ke SKPD yang membidangi," ujarnya singkat.ard/gin
Komentar