PDIP Tak Asal Dukung Pemerintah

06 April 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 5228 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Sepuluh tahun terakhir, PDIP menegaskan posisi sebagai partai oposisi. Hanya saja setelah dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, PDIP sukses mengantarkan kadernya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akhirnya menjadi partai pemerintah.

Meski telah berperan sebagai partai penguasa, namun PDIP tetap menunjukkan sikap kritisnya. PDIP melalui anggota fraksinya di DPR RI, bahkan sering melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.

"Setiap kebijakan yang dipandang tak pro rakyat, kadang kami dari Fraksi PDIP yang lebih getol bersuara," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster, dalam jumpa pers Panitia Kongres IV PDIP di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Senin (06/04/2015),

Bahkan, menurut dia, PDIP tidak pernah asal terima setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah. "Walau kita partai pemerintah, tidak berarti kita sontoloyo terima semua program pemerintah," ujar politisi asal Buleleng yang juga anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Ditegaskan, apabila ada kebijakan pemerintah yang tidak benar, maka PDIP dipastikan akan memberikan kritikan. Selain itu, PDIP juga dipastikan akan memberikan tawaran solusi kepada pemerintah.

"Mungkin karena sudah terbiasa dengan oposisi, jadi kita sudah terbiasa mengeritik pemerintah," tegas Koster, yang juga Ketua Panitia Pelaksana Kongres IV PDIP.

Pada kesempatan yang sama, Koster juga menyampaikan bahwa PDIP senantiasa berusaha untuk mendukung pemerintah dengan mengkaji berbagai program yang muncul dari bawah. Itu pula sebabnya dalam Kongres IV mendatang, sebagian besar agenda pembahasan kongres menyangkut persoalan sosial kebangsaan.

Isu-isu mengenai pandangan dari daerah, kata dia, akan disampaikan serta dibahas di arena kongres. Nantinya, isu-isu dimaksud dirumuskan dan menjadi bagian dari Rekomendasi Kongres IV PDIP.

"Narasumbernya jelas pengurus dari daerah, terutama para bupati yang juga kader PDIP. Mereka memberikan pandangan, sekaligus persoalan-persoalan di masing-masing daerah. Mereka juga yang nantinya menindaklanjuti rumusan yang menjadi rekomendasi kongres," pungkas Koster. san