Paket Gipar Dideklarasikan, Gianyar - Arta Makin Panas
- 26 Maret 2015
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 6853 Pengunjung
Bangli, Suaradewata.com – Konstilasi politik di internal tubuh DPC PDIP Bangli kini semakin memanas. Menyusul, perseteruan antaran Bupati Bangli I Made Gianyar dengan Wabup Sang Nyoman Sedana Arta yang semakin meruncing dalam memperebutkan rekomendasi DPP PDIP untuk menjadi calon Bangli satu. Alhasil, kedua kader PDIP Bangli itu Kamis (26/3) kemarin sama-sama mengelar hajatan politik. Made Gianyar bersama pasanganya Ngakan Made Kutha Parwata, mendeklarasikan paket Gianyar - Kutha Parwatha (Gipar) di lapangan Kintamani,
sementara Sedana Arta, secara bersamaan menggelar rapat secretariat di DPC PDIP Bangli, Kamis (26/03/2015).
Hasil pantauan, acara deklarasi paket Gipar yang digelar para relawan dan Forum Kominukasi Kepala Desa (Forkomdes) Bangli dihadiri hampir seribuan warga dan tokoh masyarakat. Selain itu, sejumlah pentolan PDIP Bangli juga berdatangan seperti beberapa kader dan pengrus ranting PDIP serta anggota DPRD Bali asal Bangli I Nyoman Adnyana. Pada kesempatan itu, Ketua Forkomdes, I Made Diksa, mengatakan, Forkomdes akan tetap mendukung paket Gipar dan berharap aspirasi dari bawah ini bisa didengar oleh DPP PDIP dengan memberikan rekomendasi kepada paket Gipar. “Sudah menjadi komitment dari awal kami, jika tidak mendapat rekomendasi kami akan tetap mendukung paket Gipar apa pun nanti kendarannya,” tegasnya.
Sementara Ketua Ranting PDIP Sulahan, I Nengah Sutawa dengan tegas menyatakan jika paket Gipar tidak mendapat rekomemdasi maka dirinya akan mundur sebagai ketua Ranting PDIP di Desa Sulahan. “Jika paket Gipar tidak mendapat rekomendasi. Saya selaku ketua ranting desa sulahan akan mundur dari PDIP. Saya yang akan pertama menyerahkan KTA, jika rekomendasi DPP PDIP tidak sesuai aspirasi yang kami sampaikan,” tegasnya.
Sementara Made Gianyar, mengatakan deklarasi ini dilakukan karena adanya aspirasi arus bawah yang sangat besar. Secara tersirat, Gianyar juga menyampaikan rasa sakit hati yang selama ini dipendam Ngakan Kutha Parwata selama berkarir dan memimpin DPC PDIP Bangli. Dimana, dalam proses penjaringan bakal calon oleh DPC PDIP Bangli dirinya mendapatkan dukungan dari 59 ranting. Sementara Ngakan Kutha Parwata, sebut dia, juga mendapatkan simpati dari pengurus PDIP untuk kembali memimpin DPC PDIP Bangli dengan meraup 54 dukungan ranting dan 4 PAC. Namun beribu sayang, aspirasi bawah tidak didengarkan oleh DPP PDIP. “Pak Ngakan malah tidak mendapatkan rekomendasi,” sesalnya.
Kondisi ini, menyebabkan muncul kekhawatiran dan kegerahan. Jangan sampai, kader yang mendapat suara banyak nanti tidak dapat rekomnedasi. “Kami tidak ingin hak rakyat diliciki oleh sekelompok orang tertentu. Saya sadar sebagai kader yang kebih junior tidak akan maju jika senior masih ada. Seperti saat pak Kutha Parwata jadi ketua DPC saya tidak ikut mencalonkan diri. Begitupula saat Pak Arnawa menjabat Bupati saya tidak mau nyalon bupati,” sentilnya.
Meski demikian, Gianyar menegaskan deklarasi ini bukan deklarasi calon tetapi bakal calon dengan harapan mendapat Rekomendasi dari DPP PDIP. “Saya hadir dalam deklarasi ini karena ada aspirasi akibat keprihatinan yang selama ini terjadi. Maka kami melakukan deklrarasin ini. Kalau tidak ini dilakukan, masyarakat yang mendukung bisa marah,”ungkapnya. Setelah deklarasi ini, selanjutnya Paket Gipar akan mnelakukan audiensi ke DPD dan DPP PDIP untuk membangun komunikasi sehingga rekomendasi bisa didapat.
Sebelumnya, menyoal kembali pernyataan Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster yang mengisyaratkan akan tetap mempertahankan paket Gita (Gianyar-Sedana Arta) dengan cara ‘kawin paksa’, Gianyar menyebut itu belum sah dan belum ada hitam diatas putih, jadi belum jaminan. Sebab, DPD bukan pemutus tetapi hanya penghubung. Sementara Ngakan Kutha Parwata menambahkan, sebelumnya Made Gianyar sempat ingin bertemu Sedana Arta di Jakarta. Namun saat didatangid an ditunggu ditunggu di lobi hotel Sedana Arta tidak datang. “Padahal seniornya yang datang. Mungkin hatinya sudah tertutup. Ini seperti sopir dan kernet yang harus sejalan. Kalau tidak cocok maka jalanya kendaraan akan tidak karuan,” sentilnya. Sebab, tambahnya, roda pemerintahan akan berjalan lancar, apabila terjadi keharmonisan pemimpinnya. ard
Komentar