Jagrem dan Supanji Akhirnya Digeser

12 Desember 2014
00:00 WITA
Tabanan
Dibaca: 3859 Pengunjung

Tabanan, suaradewata.com – Pasca terbongkarnya dugaan pemerasan 60 juta terhadap CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kini memakan tumbal. Setidaknya dua pejabat yakni Kadis DKP I GN Supanji dan Kabit Peralatan dan Angkutan I Gede Jagrem digeser. Supanji digeser menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) sedangkan Jagrem digeser keKabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker. Mutasi dua pejabat DKP itu berbarengan dengan mutasi 220 pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Tabanan. Para pejabat itu diambil sumpahnya di Gedung Ketut Maria, Jumat, (12/12).

Posisi Supanji di DKP kini digantikan oleh I Wayan Sugatra yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Kesbangpolinmas. Supanji digeser menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggantikan I Made Sudarya. Sementara Sudarya dilokir menjadi Kepala Badan Kesbangpolinmas menggantikan Sugatra. Sedangkan posisi Jagrem di Kabit Peralatan dan Angkutan digantikan oleh Nyoman Semada yang sebelumnya menjadi Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker. Yang menarik dalam mutasi kemarin, Jagrem yang disebut-sebut memungut uang 60 juta itu tidak hadir. Tidak ada yang tahu pasti kenapa Jagrem tidak hadir, beberapa sumber mengatakan dia hadir karena kesal dan tidak terima dirinya dipindah. Sementara sumber lain mengatakan yang bersangkutan lagi sakit. “Sepertinya yang bersangkutan kurang enak badan,” ucap Kabag Humas Pemkab Tabanan I Putu Dian Setiawan saat dikonfirmasi.

Pejabat eselon II selain Kepala DKP Supanji juga beberapa pejabat lainnya. DiantaranyaI Wayan Kotio yang sebelumnya menjadi Kadis Sosial kini digeser menjadi Kadis Peternakan menggantikan Ketut Warsiki yang kini menjadi staf ahli. Posisi Kadis Sosial kini dipercayakan kepada I Nyoman Gede Gunawan yang sebelumnya menjadi Kadisdukcapil. Posisi Gunawan di Kadisdukcapil digantikan oleh Gusti Agung Rai Dwipayana yang sebelumnya menjadi Kabag Kesra. Selain itu dua staf ahli juga naik kelas yakni I Wayan Sarba Staf Ahli Pemerintahan kini menjadi Kasat Pol PP menggantikan Wayan Sudarya. Yang satunya yakni IB. Made Wiryawan Staf Ahli Bidang Pembangunan kini menjadi Kadisperindag. (lihat grafis)

Dalam mutasi kemarin yang digeser yakni pejabat eselon II sebanyak 13 orang, Pejabat eselon III sebanyak 63 pejabat sedangkan eselon IV sebanyak 144 orang. Saat pengambilan sumpah para pejabat tersebut Bupati Eka menegaskan, mutasi yang dilakukannya kali ini murni untuk penyegaran di birokrasi. Tidak ada muatan politik di dalamnya dan sudah sesuai dengan mekanisme serta melalui proses baperjakat. “Mutasi ini kita sudah rancang sejak 3 bulan lalu. Tidak ada muatan politik di dalamnya,” dalihnya. Dalam kesempatan itu Bupati juga berharap mutasi jangan dianggap sesuatu yang menyeramkan. Justru moment ini dijadikan pembelajaran bagi PNS dalam mengabdikan diri untuk melayani masyarakat serta siap ditempatkan dimana saja. “Kita harus selalu bersyukur. Cari pengalaman sebanyak-banyaknya, kapanpun dan dimana saja,” ungkapnya. ina

Grafis nama pejabat eselon II yang dimutasi :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	I Wayan Kotio	Kepala Dinas Sosial	Kepala Dinas Peternakan
2	Nyoman Gede Gunawan	Kadisdukcapil	Kadis Sosial
3	AA. Gede Dalem Tresna Ngurah	Kadis Koperasi UKM dan Perindag	Kadis Koperasi dan UKM
4	Gusti Agung Rai Dwipayana	Kabag Kesra	Kadisdukcapil
5	I Wayan Sugatra	Kepala Badan Kesbangpolinmas	Kadis DKP
6	AA. Ngurah Raka Icwara	Kepala Kantor LH	Kepala Badan LH
7	IGN. Supandji	Kadis DKP	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
8	I Wayan Sarba	Staf Ahli Pemerintahan	Kasatpol PP
9	I Made Sudarya	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Kepala Badan Kesbangpol
10	IB. Made Wiryawan	Staf Ahli Bidang Pembangunan	Kadisperindag
11	I Ketut Warsiki	Kadis peternakan	Staf Ahli Pemerintahan
12	I Gusti Ngurah Agung Suryana	Sekretaris Inspektorat	Staf Ahli Bidang Pembangunan
13	I Nengah Sumerta	Kepala Kantor KB dan PP	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB