Tiga Pasangan Calon Teken Komitmen Pelayanan Publik

16 Oktober 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 4070 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com -Tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota yang akan bertarung pada Pilkada Kota Denpasar tanggal 9 Desember mendatang, memaparkan visi-misi di bidang pelayanan publik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali, Jumat (16/10). Di samping itu, ketiganya juga menandatangani komitmen pelayanan publik.

Menurut Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, hal penting yang ingin dicapai dari penandatanganan komitmen ini adalah, ke depan kepala daerah tak alergi dengan Ombudsman. Selain itu, para kepala daerah juga diharapkan tak alergi dengan tuntutan publik.

"Apalagi tuntutan publik akan semakin banyak dan kian banyak yang akan melapor ke Ombudsman," kata Umar, disela-sela penandatanganan komitmen pelayanan publik oleh ketiga pasangan calon walikota dan wakil walikota tersebut.

Ada empat butir komitmen yang diteken oleh ketiga pasangan calon ini. Pertama, komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas selama menjabat sebagai walikota dan wakil walikota Denpasar. Kedua, komitmen untuk bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Denpasar.

Ketiga, komitmen untuk dikoreksi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali jika terdapat penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat, komitmen menjalankan saran atau rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali terkait perbaikan pelayanan publik.

Empat poin komitmen ini, menurut Umar, sebagai upaya Ombudsman dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas. "Hal ini kami lakukan sebagai salah satu upaya berpartisipasi dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas, cerdas dan efektif. Tidak perlu hura-hura tetapi jelas capaiannya," tegas Umar.

Ia berpandangan, tingkat kesejahteraan masyarakat tergantung pada pelayanan publik. Demikian juga tingkat demokrasi, tergantung pelayanan publik.

"Demokrasi yang bagus karena pelayanan publiknya yang bagus. Semakin memberikan kualitas pelayanan yang bagus, maka masyarakat akan semakin partisipatif dan demokratis," ujarnya.

Umar sendiri tidak memungkiri bahwa secara umum pelayanan publik di Kota Denpasar memang sudah ada perbaikan. Namun demikian, ke depan diharapkan pelayanan publik ini menjadi semakin baik lagi. "Harapannya ada peningkatan ke depan," pungkas Umar.san