Naikkan SPP Sepihak, Siswa SMK BIWI Demo
- 10 Agustus 2015
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 4750 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com – Gara-gara SPP dinaikkan secara sepihak sebesar Rp. 75.000 dari awalnya Rp. 225.000 menjadi Rp. 300.000 perbulan membuat seratusan siswa SMK BIWI di Jalan Bay Pass Soekarno, Kediri, Tabanan kebatan. Mereka melakukan aksi demo dengan duduk-duduk bersama di halaman sekolah, Senin, (10/8).
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan sedikitnya 168 siswa SMK pariwisata itu kecewa dengan ulah manajemen yang menaikan SPP sebesar Rp 75.000 per bulan secara sepihak. “Kenaikan SPP ini tidak ada pemberitahuan lebih dulu ke kami sebagai siswa maupun ke orang tua kami,” ucap salah satu siswa. Hal itulah yang membuat para siswa melakukan protes keras dan meminta pihak manajemen tidak semena-mena menaikkan SPP.
Aksi demo yang dimulai sekitar pukul 08.00 wita tersebut dipimpin langsung oleh Ketua OSIS I Made Agus Arta Wijaya. Mereka berkumpul di halaman sekolah menyampaikan kekecewaanya sambil duduk-duduk di halaman. Selain memprotes kenaikan SPP secara sepihak itu para siswa juga menuntut humas SMK BIWI atas nama I Wayan Agus Adnyana dikeluarkan dari sekolah. Lantaran yang bersangkutan menurut para siswa kerap berlaku kasar terhadap siswa. Mereka juga mengancam kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan melakukan mogok belajar. Aksi demo itu baru berakhir setelah dilakukan mediasi antara perwakilan siswa dengan pihak yayasan dan Ketua Yayasan IB. Astina. Pihak yayasan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut secara interen dan apabila ditemukan ada tindak pidana barulah akan diteruskan ke pihak kepolisian.
Sementara Kapolsek Kediri, Kompol Putu Suprama seijin Kapolres membenarkan aksi para siswa SMK BIWI tersebut. Kata dia aksi berjalan dengan aman dan tertib dibawah mengawasan aparat kepolisian. “Aksinya damai, kita sipatnya hanya mengamankan dan telah berlangsung secara aman dan terkendali,” ucapnya. Terkait hal-hal yang diprotes, Kapolsek membenarkannya yakni soal kenaikan SPP sepihak dan ulah oknum yang dinilai oleh siswa kerap berlaku kasar. “Sejauh ini kita memberikan kesempatan untuk diselesaikan secara internal, namun nantinya jika ada ditemukan unsure pidana barulah pihak kepolisian akan melakukan tindakan,” tegas Suprama. ina
Komentar