Dewan Bangli Siap Kawal Penambahan Anggaran BBM Pengawas Pajak, Ini Alasannya

  • 29 Juni 2022
  • 19:05 WITA
  • Bangli
  • Dibaca: 1409 Pengunjung
I Nyoman Budiada (SD/Ist)

Bangli, suaradewata.com - Kalangan DPRD Bangli memberikan apresiasi terhadap kinerja BKPAD yang telah mampu melampaui target capaian pendapatan yang bersumber dari Pajak Hotel dan Restaurant (PHR) pada pertengahan tahun 2022. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Bangli I  Nyoman Budiada saat Rapat Kerja DPRD Bangli dengan BKPAD Bangli belum lama ini. “Memang masih ada yang belum mencapai target. Namun  kita sangat  mengapresiasi  kinerja   BKPAD,” ungkap Budiada didampingi Wakil Ketua Komang Carles. 

Untuk itu, terkait kekurangan anggaran BBM untuk petugas pengawas, pihaknya sepakat akan mengawal  tambahan anggaran yang akan diajukan dalam APBD Perubahan 2022. ”Kami sangat setuju penambahan anggaran BBM untuk petugas pengawas. Apalagi kehadiran petugas ini mampu meningkatkan  PHR, malahan  dalam kurun waktu setengah tahun sudah melampaui target,” tegasnya. 

Sementara Sekretaris BKPAD Kabupaten  Bangli I Dewa Dewa Meranggi Adnyana, menjelaskan hingga pertengahan tahun 2022 capaian PHR telah melampaui target. Kata dia, untuk pajak hotel dari  target Rp 220 juta, realisasinya hingga  pertengahan tahun ini telah mencapai Rp 323 juta lebih. Demikian pula, pajak restauran  yang ditarget Rp1,6 miliar realisasinya telah mencapai Rp 2,1 miliar “Realisasi PHR telah bisa melampaui target yang dibebankan ke kita,”ucapnya.

Diakui, capaian tersebut terealisasi selain karena telah dibukanya kepariwisataan oleh pemerintah,  juga tidak lepas dari berbahai terobosan yang dilakukan pemerintah Bangli dibawah kendali Bupati Sang Nyoman Sedana Arta.  Yang mana, sebutnya, dalam mengoptimalkan  PHR menempatkan petugas pengawas pajak di sejumlah wajib pajak (WP). “Petugas pengawas pajak  ini tidak sekedar duduk manis, namun petugas mencatat dan memfoto bill transaksi di restoran untuk selanjutnya dilaporkan dan nantinya dicocokkan dengan pajak yang dibayar oleh wajib pajak,”ungkapnya. 

Bebernya lagi,  petugas pengawas yang jumlahnya  sebanyak 22 orang bekerja tiap hari,  mereka tanpa ada hari libur. "Mengingat hari  Sabtu dan Minggu,  kunjungan wisatawan ke Kintamani justru membludak pada hari libur, makanya petugas kita tidak libur,”bebernya. 

Hanya saja, berkaitan dengan penempatan petugas ini, pihaknya kini justru dihadapkan dengan  permasalahan anggaran.  Yang mana, untuk anggaran BBM kepada petugas pengawas ini  tidak mencukupi.  Karena itu, pihaknya telah melakukan penggeseran anggaran tetapi masih saja kekurangan. Meski kekurangan anggaran BBM , pengawasan pajak di restoran tetap menjalankan tugas. “Kita akan mohon tambahan anggaran di anggaran perubahan. Kita harap  pihak dewan  bisa menyetujuinya,”harapnya. ard/nop


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER