Koster Ajak Peserta Manfaatkan Penggunaan Produk Lokal & Lakukan Pembatasan Plastik Sekali Pakai
- 06 April 2022
- 20:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1546 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com – Gubernur Bali, Wayan Koster berharap Musrenbang kali ini bisa mempertajam visi misi daerah ke dalam rumusan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2023 secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan outcome yang jelas dan terukur, serta dalam implementasinya betul-betul menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat Bali, sesuai target kinerja penjabaran di bidang-bidang prioritas dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
Harapan itu disampaikan saat orang nomor satu di Pemprov Bali ini membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 pada, Rabu (Buda Paing, Landep) 6 April 2022 di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar.
Lebih lanjut, Gubernur Bali mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta mengakselerasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih agar Bali ini bersih dan harus mandiri energi. “Tidak lupa juga Saya mengajak untuk memanfaatkan penggunaan produk lokal seperti diatur pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Produk Lokal Bali,” jelas Gubernur Wayan Koster.
Sementara Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan Musrenbang merupakan agenda tahunan untuk penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.kw/nop
Komentar