Rapat Kerja Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2021 Fokus Penanganan Covid-19
- 24 Agustus 2021
- 19:15 WITA
- Badung
- Dibaca: 1455 Pengunjung
Badung, suaradewata.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung di ruang rapat pimpinan Sekretariat DPRD Badung, Selasa, (24/08/2021). Raker yang berjalan secara daring tersebut membahas tentang rancangan KUPA dan perubahan PPAS APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata mengatakan, dari hasil rapat kerja tersebut, sesuai instruksi Gubernur Bali bahwa kita pemerintahan kabupaten Badung harus fokus ke penanganan Covid-19. Dalam rancangan APBD perubahan untuk penanganan Covid-19 kita sudah alokasikan 311 Miliar dan yang kedua menyiapkan bed (RS Mangusada) untuk sentral isolasi.
"Itu kita siapkan 33 Miliar untuk perbaikan daripada gedung G RSUD, jadi untuk menampung daripada covid, ini yang kita lakukan," kata Parwata, Selasa, (24/08/2021).
Lebih lanjut Parwata mengatakan, sehingga dengan demikian harapannya tidak ada masalah lagi tentang penanganan Covid-19. Untuk yang lain-lain, belanja lain-lain itu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa itu sesuai dengan kebutuhan.
"Selain penanganan Covid-19, juga dibahas penyelesaian tata ruang. Jadi target tata ruang ini adalah bagian dari pendapatan juga. Tata ruang itu kami harapkan November sudah selesai kami dorong November selesai. Sehingga persiapannya Perdanya dan 2022 Januari On R investasi akan bisa di Badung berjalan dengan normal," ujarnya.
Sementara, Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan bahwa terkait kondisi covid-19 ini menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan. Oleh karena itu hasil rapat Banggar, Banggar menyarankan Beberapa masukan kepada kita termasuk salah satunya melakukan optimalisasi pendapatan. Dimana kita diminta untuk mendorong regulasi yang mendorong optimalisasi pendapatan salah satunya kita sedang berkomunikasi dengan dewan juga menyampaikan rancangan peraturan bupati terkait dengan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Menurut Sekda, 2 raperda Ini juga merupakan sumber pendapatan dari sektor retribusi dan juga sesuai undang-undang cipta kerja ada turunannya bahwa ada perubahan nomenklaturnya terkait IMB dimana sekarang berubah menjadi persetujuan pembangunan gedung.
"Antara dua hal ini kita sudah minta persetujuan DPR untuk segera diagendakan untuk pada masa sidang selanjutnya untuk membahas khusus 2 ranperda itu. Yang mana 2 Raperda ini berpotensi dalam rangka peningkatan pendapatan," kata Adi Arnawa.
Sebelumnya, pada Jumat, (20/08/2021), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja membahas rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 dan ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 di ruang rapat pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pada APBD induk tahun 2021 dipasang sebesar 3,8 Triliun, namun pada KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 dirancang sebesar 2,9 Triliun, sehingga terjadi penurunan sekitar kurang lebih 900 miliar. Dari rancangan KUPA dan PPAS perubahan APBD tahun 2021 sebesar 2,9 Triliun tersebut, pendapatan asli daerah kabupaten Badung dirancang sebesar 1,9 Triliun dan pendapatan transfer sebesar 1 triliun. Namun, hingga saat ini dalam rapat tersebut terungkap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung baru mencapai 1,1 Triliun. Sehingga ada sekitar kurang lebih 800 milyar yang harus tercapai sampai Desember 2021 ini. Apabila pada Desember ini belum tercapai, kemungkinan Kabupaten Badung akan mengalami defisit anggaran.
Kepala Bapenda Badung, I Made Sutama menjelaskan, bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pajak seisi dengan rancangan pajak daerah yaitu 1.551 triliun, namun hingga Juli 2021 ini sudah mencapai 554 milyar lebih. Sehingga rata-rata pajak tiap bulan mencapai 79 miliar lebih.
"Memang cukup berat dari pendapatan kita. Karena kita ketahui bersama situasi sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Dan kami akan mencoba untuk tetap menggali dan menagih hutang 781 miliar. Disamping itu kami juga memiliki keyakinan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 252 milyar yang jatuh tempo pada 30 September ini dapat kita capai. Mudah mudahan melandainya Covid-19 tamu bisa berkunjung ke Bali," jelas Made Sutama.
Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Badung, Luh Suryaniti menjelaskan, untuk belanja barang dan jasa agar kita pahami bersama. Ada kegiatan yang tidak mungkin tidak dilaksanakan, memang belanja barang dan jasa cukup tinggi sebesar 1,1 Triliun. Bahwa belanja barang dan jasa mengandung program pemeliharaan cukup tinggi seperti pemeliharaan gedung dan pemeliharaan mesin. Selain itu juga ada pemeliharaan sekitar 2.504 kendaraan/unit, ada perjalanan dinas yang sudah defisiensi seperti perjalanan dinas di sekretariat daerah dan tidak lagi tersebar di perangkat daerah. Kemudian kandungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dirasionalisasi termasuk kendaraan operasional. Sehingga ada penurunan dari 1,3 Triliun menjadi 1,1 Triliun.
"Memang kegiatan yang wajib kita lakukan karena banyak mengandung pemeliharaan, termasuk pemeliharaan jembatan jalan dan irigasi. Kemudian ini, untuk belanja hibah 155 milyar lebih mengalami penurunan. Terhadap belanja modal, kita anggarkan optimalisasi di gedung di RS Mangusada kurang lebih sekitar 27 miliar. Dan Bantuan Tak Terduga 61 milyar masih bisa kita manfaatkan untuk menjaga jaga pengeluaran kita terhadap penanganan Covid-19 untuk penambahan hotel," jelas Luh Suryaniti.ang/nop
Komentar