Keberhasilan Pembangunan Manusia Era Jokowi

26 Februari 2019
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 1950 Pengunjung

Opini, Suaradewata.com- Pembangunan manusia merupakan sebuah proses untuk memperbanyak pilihan bagi penduduk, kebebasan untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan dan menikmati standar hidup yang layak. Namun demikian, sejak pertama kali laporan pembangunan manusia diluncurkan oleh United Nation Development Programme (UNDP), kerap muncul perdebatan dan kontroversi, baik teknis perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun peringkat IPM setiap negara.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia yang hampir 260 juta jiwa merupakan investasi dan kekuatan besar untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, seperti ketidakpastian ekonomi global. Mempersiapkan manusia Indonesia menjadi manusia yang unggul dimulai sejak dalam masa kandungan sampai tumbuh secara mandiri. Menyadari hal tersebut, alokasi anggaran untuk kesehatan dan pendidikanpun ditingkatkan oleh pemerintah.

Setelah infrastruktur, Pembangunan Manusia menjadi prioritas pada lepas tahun keempat Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Sejumlah terobosan yang dilakukan oleh pemerintahn Presiden Jokowi, melaluo pembangunan fisik dan bantuan dana, berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Pada masa ini, untuk pertama kali Indonesia masuk dalam kategori high human development.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan menurun dari 11,22 % pada 2014 menjadi 9,82 % pada 2018. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh rasio ini juga menurun dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Adapun IPM meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2018.

Pada 2018, BPS merilis IPM Indonesia pada tahun 2017 sebesar 70,81 atau tumbuh 0,90 % dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan IPM Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, utamanya dalam kurun waktu 2010, IPM Indonesia masih sebesar 66,53 dan secara bertahapmeningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 70,81 pada 2017.

Presiden Jokowi juga pernah memaparkan bahwa fokus perhatian Pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 260 juta jiwa, dirinya percaya bahwa masa depan Indonesia terletak pada kemampuan bangsa untuk mempersiapkan manusia Indonesia yang maju dan unggul.

Dengan Infrastruktur dasar yang semakin baik, maka dampaknya akan meningkatkan taraf hidup manusia Indonesia. Kualitas hidup akan semakin membaik. Hal itu nantinya akan tercerminkan pada angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pemerintah pada Rancangan APBN 2019 akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM), selain meneruskan komitmen pembangunan infrastruktur fisik di dalam negeri. IPM ditargetkan naik menjadi 71,98 pada 2019. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan investasi fisik, tapi juga investasi sumber daya manusia dengan terobosan – terobosan kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional.

Pemerintah Presiden Jokowi percaya bahwa investasi pada sumber daya manusia (SDM) merupakan persiapan penting untuk masa depan Indonesia. Oleh karena itu, program pendidikan dan kesehatanpun digenjot oleh pemerintah guna meningkatkan IPM Indonesia.

Melalui penggalakkan program itu, Pemerintah memastikan bahwa masyarakat Indonesia bisa tumbuh dengan baik dan terbebas dari stunting atau kekerdilan dengan memastikan asupan gizi yang cukup dan pola hidup yang sehat. Pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten 22 provinsi sebagai lokasi prioritas penanganan stuntung secara terintegrasi antar Kementrian dan Lembaga.

Pemerintah juga terus berusaha memastikan agar anak – anak Indonesia dapat bersekolah tanpa terkendala biaya. Untuk itu, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tentang Kartu Indonesia Pintar.

Tak hanya itu, Pemerintah kini juga fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang merata di seluruh Indonesia. Diantaranya dengan menempatkan guru di garis depan wilayah terluar dan terpencil di Indonesia. Jumlah Guru Garis depan dari tahun 2016 sampai 2017 sudah bertambah sebanyak 7,094 guru.Pengiriman tenaga pendidik ke wilayah terpencil tentu patut diapresiasi, dengan adanya hal ini maka diharapkan anak Indonesia di wilayah terpencil dapat mengenyam pendidikan lebih layak.

Berikutnya, peningkatan kompetensi berkelanjutan untuk guru juga sudah dilakukan, jangkauan lebih dari 1 juta guru. Kemudian, realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga turut meningkat setiap tahunnya.Langkah – langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat Indonesia menjadi rakyat yang cerdas, kuat dan bertumbuh kembang secara seimbang antara fisik dan mentalnya.

Dampak yang diharapkan itu tentunya berkaitan dengan tren positifnya IPM, yakni naiknya harapan hidup, berkurangnya buta aksara, meningkatkan standar hidup dengan kemudahan mengakses fasilitas kesehatan, serta bertambahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

* Oleh : Abdul Aziz (Penulis adalah Mahasiswa Politik salah satu PTN di Jakarta)