Suwirta Mengaku Sering Diserang di Medsos
- 26 April 2018
- 00:00 WITA
- Klungkung
- Dibaca: 2692 Pengunjung
Klungkung, suaradewata.com - Media sosial utamanya facebook, di Kabupaten Klungkung di musim pilkada ini menjadi tempat sosialisasi bagi kedua pasangan calon Paket Cokorda Bagus Oka dengan I Ketut Mandia, dan Calon dari Paket Suwasta atau I Nyoman Suwirta dan Made Kasta.
Namun belakangan serangan Cabub-Cawabup incumbent I Nyoman Suwirta - I Made Kasta (Paket Suwasta) tak henti-hentinya mendapat serangan di media sosial (medsos). Bahkan pihak tertentu menebar informasi yang tidak benar maupun fitnah. “Kami tidak melapor, tapi kami berhadap pihak yang berwenang bisa melakukan atensi,” kata Cabub Suwirta, Kamis (26/4/2018).
Menurut bapak tiga anak ini, atas kejadian ini cukup membuatnya gerah ditengah konsentrasi mesimakrama ke masyarakat. Lucunya, kata Suwirta, dirinya disebut-sebut memiliki pom bensin di kawasan Baypass Ida Bagus Mantra, ditengah harga kekayaan yang terus menurun selama empat tahun menjabat Bupati Klungkung, sesuai laporan KPK.
“Kalau saya counter di medsos, kesannya saya seperti anak kecil jadinya,” katanya. Kebetulan yang mengcouternya sejumlah orang yang memiliki medos, dengan jawaban dan penjelasan versi mereka masing-masing. Sehingga cenderung menimbulkan debat kusir.
Suwirta juga meluruskan beberapa hal terkait dengan medsos, di antaranya PAD Klungkung yang Rp 153 milyar, di mana Rp 75 miliar diinformasikan untuk gaji tenaga kontrak, Rp 4 miliar untuk pakaian seragam harian (PSH) pejabat. Kalau ini dicerna mentah-mentah oleh masyarakat tentu itu boros. Padahal yang benar bisa dikalikan jumlah tenaga kontrak 2017 sebanyak 2.320 orang itupun dikalikan uang jasa Rp 1,3 juta menjadi Rp 36 Miliar lebih dalam setahun.
Diawal 2018 setelah dihitung bertambah menjadi 2.350 dengan uang jasa tenaga kontrak Rp 1,6 juta/bulan, “PSH pejabat yang dibilang Rp 4 miliar, itu cuma Rp 137 juta, jadi data yang disebar lewat medos itu dilebih-lebihkan,” katanya.
Terkait dengan program kesehatan (BPJS) bahkan ke luar Perpres Tahun 2016, itu bahkan di wajibkan kepada pemerintah daerah untuk menjamin kesehatan masyarakat, baik kaya miskin semuanya harus di tanggung. Sedangkan Klungkung dengan PAD yang semakin meningkat ini berani mengambil keputusan melaksanakan amanah undang-undang kesehatan dan keputusan presiden tersebut.
Namun program ini dibilang kurang bagus oleh pihak tertentu, bahkan sempat dihembuskan isu kalau perawat menanyakan pakai BPJS atau bagaimana?. Kalau umum menjadi lebih cepat, namun hal tersebut tidak benar terlebih program ini sudah instruksi dari pusat.
Suwirta berharap bagi mereka yang menyebar isu agar sadar, bahwa cara-cara seperti itu adalah cara yang tidak sehat. Paparkan program sampaikan keunggulan.
Sementara berkaitan dengan Suwirta yang Katanya tidak mau menandatangani bantuan dari kabupaten lain. “Bantuan apa yang harus saya tandatangani, APBD 2018 sudah ketok palu,” ujarnya.
Pun demikian, menurutnya ini sah-sah saja dalam berdemokrasi, tapi janganlah setiap kesempatan hanya senjatanya begitu saja. Dirinya pun mengaku sudah punya rekaman terhadap hal tersebut.
Sebelumnya, Jajaran kepolisian Polres Klungkung melakukan atensi terhadap akun di media sosial, baik facebook, Instagram dan lainnya yang berpotensi menimbulkan konflik. Seperti penyebaran berita hoax maupun ujaran kebencian. Setidaknya puluhan akun sudah di tutup.
“Pada Maret 2018 lalu kami sudah takedown 18 akun facebook,” ujar Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP Made Agus Dwi Wirawan. Akun yang sudah di takedown tersebut baru mengarah saja atau ada indikasi ujaran kebencian. Hal ini sebagai upaya pencegahan, apabila sudah mengarah ke tindak pidana maka pemilik akun yang bersangkutan akan diproses hukum. ars/ari
Komentar