Pemprov Bali Didorong Percepat Realisasi Bandara Buleleng
- 28 Desember 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3299 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Pembangunan bandara bertaraf internasional di Buleleng, sejauh ini masih sebatas wacana saja. Karena itu, DPRD Provinsi Bali merekomendasikan kepada Pemprov Bali, agar wacana ini segera dieksekusi di lapangan.
Hal tersebut sangat penting, dalam rangka menyudahi ketimpangan pembangunan antara kawasan selatan dengan utara, timur dan barat Bali. Rekomendasi ini disepakati dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD Provinsi Bali di Gedung Dewan, Selasa (27/12). Rapim yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama ini, dihadiri para ketua fraksi dan ketua komisi di DPRD Provinsi Bali.
"Dalam Rapim kali ini, karena kebetulan ini jelang akhir tahun, kita secara khusus mengevaluasi kinerja dewan sekaligus membahas rencana kerja ke depan," jelas Adi Wiryatama, usai rapat tersebut.
Dalam Rapim ini, lanjutnya, dewan juga merekomendasikan kepada eksekutif agar segera membuka akses dari kawasan selatan menuju kawasan utara, barat dan timur Bali. Selain itu, direkomendasikan juga terkait percepatan realisasi pembangunan bandara bertaraf internasional di Buleleng.
"Kita dorong eksekutif, agar akses Bali utara, timur dan barat dengan Bali selatan, segera dibuka. Segera bangun tol. Bandara juga dipercepat. Siapapun gubernurnya ke depan, apapun programnya, kalau ini tidak terealisasi, mustahil Bali akan lebih maju. Ada kemajuan, tetapi pemerataan sulit dicapai," ujar Adi Wiryatama.
Menariknya dalam Rapim kali ini, juga dibahas secara khusus soal reklamasi di Teluk Benoa. Menurut Adi Wiryatama, terkait reklamasi ini, sikap DPRD Provinsi Bali masih tetap sama seperti dulu. Intinya, soal reklamasi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Sikap kita masih seperti dulu, karena tidak ada kewenangan kita di sini. Kita dorong pemerintah pusat agar segera sikapi reklamasi yang sudah menjadi bulan-bulanan di Bali. Pusat seolah-olah membiarkan rakyat Bali perang antara pro dan kontra selamanya. Ini tidak bagus buat kita di Bali. Kita dari lembaga dewan sudah kirim surat ke pusat. Dan apapun keputusannya, kita amankan," tegas Adi Wiryatama. san/ari
Komentar