Gubernur Bali Minta Moratorium Ujian Nasional Ada Kajiannya
- 29 November 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3437 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika mempertanyakan moratorium Ujian Nasional (UN) yang diserahkan kewenangannya dari pusat kepada provinsi dan kabupaten. Seperti diketahui, untuk tingkat SD sampai SMP, UN diserahkan kepada kabupaten sementara SMA/SMK diserahkan kepada provinsi.
"Sebenarnya tidak ada masalah jika UN itu diserahkan kepada provinsi dan kabupaten. Hanya bagaimana standarnya. Sepanjang standar itu terpenuhi tidak ada masalah jika UN itu diserahkan kepada provinsi dan kabupaten," ujarnya di Denpasar, Selasa (29/11/2016).
Menurutnya, standar sekolah merupakan aspek penting yang harus dikaji secara serius sebelum UN diserahkan kepada provinsi dan kabupaten.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kajian standar antara lain, bagaimana siswa dari sekolah tersebut bisa masuk ke perguruan tinggi, bagaimana siswa bisa masuk dunia kerja, bagaimana dengan kualitas sekolah seperti infrastruktur, SDM pengajar, yang tidak sama dari satu sekolah ke sekolah lain.
"Misalnya, tidak semua sekolah bisa masuk perguruan tinggi, kualitasnya tidak sama, infrastruktur tidak sama. Bagaimana siswa mampu bersaing di bursa kerja, bersaing secara nasional dan global. Sepanjang standar ini terpenuhi tidak ada masalah. Kita tetap perlu standar, yang mana yang boleh ke perguruan tinggi, yang mana yang harus langsung bekerja dan seterusnya. Semuanya perlu ada patokan yang jelas," ujarnya.
Untuk di Bali, katanya, bila tahun 2017 langsung diberlakukan, maka Bali belum sepenuhnya siap. Menurutnya, anggaran pendidikan untuk tahun 2017 sudah diketuk palu dan efek anggaran ini harus jelas. Salah satu anggaran yang dialokasikan adalah hanya untuk simulasi. Belum ada anggaran untuk penyelenggaraan UN di tahun 2017.
"Bali agak repot untuk menyelenggarakan UN di tahun 2017. Anggaran tidak ada. Anggaran pendidikan sudah diketuk palu," pungkasnya seraya menegaskan jika tahun 2017 penyelenggaraan UN diserahkan ke provinsi, maka Bali jelas tidak memiliki anggaran untuk itu.ids/aga
Komentar