Sidang APBD 2017 Dikebut, Dewan Dorong Penyajian Data Berbasis IT
- 29 November 2016
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 3724 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Bangli tahun 2017 dikebut, Selasa (29/11/2016). Terbukti, dalam hitungan sehari, sidang yang melibatkan jajaran eksekutif dan legislative ini, dilakukan secara beruntun dengan membahas tiga agenda sekaligus. Hal itu dilakukan, lantaran limit waktu penuntasan APBD tahun 2017 kian dekat.
Sesuai pantauan, sidang, diawali dengan penyampaian RAPBD oleh Bupati Bangli Made Gianyar. Sidang yang dipimpin ketua DPRD Bangli Ngakan Made Kutha Parwata, dengan diampingi Wakil Ketua I Nyoman Basma dan I Komang Carles. Pada kesempatan itu juga hadir Wabup Sang Nyoman Sedana Arta. Usia penyampaian, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pemadangan umum fraksi-fraksi. Dan sore harinya, dilanjutkan penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi.
Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Partai Demokrat melalui pembicaranya Dewan Anom Sutha menyebutkan dinamika dan fenomena di masyarakat Bangli , terkait dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah khususnya Pasal 298 ayat 4 dan 5 dan Permdendagri No 14 tahun 2016 atas perubahan (2) ke dua Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, yang mana penerima hibah bisa diberikan kepada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar esekutif membuat kebijakan dalam bentuk Perbup (peraturan bupati) dalam rangka penyaluran hibah bansos sehingga lembaga adat, organisasi berbadan hukum memungkinkan menerima hibah bansos.
Selain itu, pihaknya mengharapkan data base tentang Bangli, yakni potensi, jumlah penduduk KK miskin dan lainnya, termasuk analisis swot (Streng, Weekness, Opportunity, Treatment) harus masuk data IT dan harus dilengkapi DED. “Saat ini Bangli masih lemah data dan loby ke pemerintah pusat. Data ini juga dibutuhkan masyarakat maupun lembaga lainnya,”jelasnya.
Pada bagian lain, Fraksi Demokrat juga mendesak agar jalan di Kabupaten Bangli dihotmix, dengan memprioritaskan jalan yang kondisinya rusak berat. “Jangan sampai ada indikasi tebang pilih,”pintanya, sembari menambahkan, pihaknya juga mengharapkan Pemkab Bangli lebih memperhatikan KONI, pemberian penghargaan kepada Pembina, pelatih dan atlet berprestasi.
Sedangkan Fraksi PDIP melalui pembicaranya Nengah Dwi Madya Yani mempertanyakan langkah eksekutif untuk meningkatkan perolehan DAK dari pusat. Mengingat tahun ini, penerima DAK Bangli turun drastis. Selain itu, PDIP juga mendorong Pemkab Bangli melakukan optimalisasi penyajian data yang cepat akurat, dengan berbasis IT. “Kami memandang perlu memprioritaskan pembangunan IT itu,”ujar Madya Yani.
Pada bagian lain, Fraksi PKPI melalui pembicara I Wayan Wedana menayakan soal belanja pegawai sudah disesuaikan dengan Perda Perangkat Daerah. Fraksi ini juga mempertanyakan terobosan eskekutif untuk meningkat PAD yang tahun 2017 dirancang Rp 117 miliar. ‘’Langkah-langkah apa yang diambil untuk mengejar target PAD sebsar Rp 117 miliar itu,”tanyanya.
Sementara Fraksi Partai Golkar melalui pembicara I Nyoman Budiada, menyorot masalah belum optimalnya pungutan PHR, terutama rumah makan yang sangat kecil. Padahal, dari kesehariannya cukup bagus, namun pemasukanya belum optimal.ard/aga
Komentar