Antisipasi Makar di Jakarta, Kapolda Bali Kumpulkan Tokoh Muslim
- 22 November 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3325 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Terkait dengan dugaan penistaan agama dari Surat Al Maidah 51 yang dilakukan Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dimana saat ini proses hukum sudah berlangsung, Kapolda Bali Irjen Pol Sugeng Priyanto menghimbau agar tidak ada pengerahan massa ke Jakarta dari warga muslim di Bali pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang.
"Kata kuncinya adalah penegakan hukum dan itu sudah dilakukan. Lalu kasus ini diseret ke muatan politik, dan diduga akan ada tindakan makar. Ini tidak boleh terjadi. Saya selaku Kapolda Bali, atas arahan Kapolri menghimbau agar tidak ada pengerahan massa ke Jakarta naik pada tanggal 25 November maupun tanggal 2 Desember. Kapolri tidak mungkin berbicara sembarangan tanpa data intelijen. Kalau ada potensi makar maka itu harus dicegah dan tidak boleh terjadi," ujarnya saat mengumpulkan seluruh tokoh muslim Bali di Ruang Rupatama Mapolda Bali, Selasa (22/11/2016).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan nuansa dialog ini, berbagai pemikiran, uneg-uneg dikeluarkan oleh para pemimpin Islam Bali mulai dari persoalan Ahok sampai dengan kesulitan untuk mendirikan mushola di Bali.
Menurut Kapolda Bali, tidak ada alasan lagi untuk melakukan aksi unjukrasa karena penegakan hukum sudah dilakukan secara tegas dan transparan.
"Kalau anda tidak senang dengan Ahok, jangan pilih. Sederhana saja. Itu saja. Saya juga muslim, kalau tidak senang, ya, jangan dipilih," ujarnya.
Kapolda menyampaikan kepada para tokoh muslim Bali, jika pada aksi 4 November lalu, ada ratusan warga Bali yang ikut ke Jakarta. "Saya mendapat laporan dari data intelijen, bahwa pada aksi sebelumnya, ada warga Bali yang datang ke Jakarta. Jumlahnya ratusan. Saya berharap agar tidak ada pengerahan masa ke Jakarta lagi," ujarnya.
Bila sudah ada jaminan dari pemimpin agama di Bali agar tidak dikerahkan massanya ke Jakarta, Kapolda Bali akan melaporkan ke Kapolri bahwa Bali tidak ada yang ke Jakarta, walau sebelumnya pernah ke Jakarta. Bagi Polri yang terpenting adalah terciptanya situasi Kantibmas agar semua ikut merasakannya.
"Saya harap dari Bali nol, yang berangkat ke Jakarta. Supaya saya akan lapor ke Kapolri bahwa dari Bali tidak ada satu pun yang berangkat ke Jakarta," ujar Kapolda.
Sementara itu, Ketua MUI Bali Taufik As'adi menjelaskan, MUI Bali tidak memiliki kewenangan untuk melarang umat muslim ke Jakarta. Namun MUI Bali tetap menghimbau agar umat muslim Bali cukup berdoa di seluruh masjid di Bali agar proses hukum terhadap penistaan agama dilakukan secara cepat, tegas, transparan.
"Kita tetap menghimbau agar tidak perlu ke Jakarta. Kita berdoa saja dari Bali untuk proses hukum penistaan agama agar berjalan secara lancar dan transparan," ujarnya.
Ia juga mengkritik bahwa masalah DKI, Jabar, jangan sampai menyeret umat muslim di seluruh Indonesia. Sementara di Bali sendiri masih ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.
"Kalau urusan politik, biarkanlah itu di DKI, jangan ikut campur. Kalau urusan penistaan, semua sudah diproses hukum. Jadi tidak perlu lagi ke Jakarta," ujarnya.
Ditambahkan, Sekretaris FKUB Roichan Muchlis, bahwa masalah penistaan itu sudah jelas-jelas dipolitisir. Dan umat muslim sudah masuk dalam jebakan politisasi penistaan agama tersebut.
"Kalau MUI Bali meminta agar fokus pada penegakan hukum. Jangan sampai dicampuradukkan dengan politik. Umat Islam jangan mau diadudomba," ujarnya. Ia menegaskan, sudah cukup jika Ahok ditangkap, diperiksa, diproses hukum. Bila ini sudah dilakukan, maka persoalan selesai.
Hadir dalam pertemuan tersebut puluhan tokoh muslim Bali, pimpinan pondok pesantren, unsur PBNU Bali, Muhammadyah Bali, MUI Bali, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Bali, HMI Bali dan tokoh muslim lainnya. ids/ari
Komentar