Indonesia Butuh Pembangunan Berkelanjutan
- 06 April 2016
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 3564 Pengunjung
Opini, suaradewata.com - Permasalahan pembangunan negeri selalu terhambat oleh belenggu masa lalu. Seperti halnya program-program pemerintahan yang terlunta-lunta akibat pergantian kepemimpinan. Program pemerintah masa lalu memang tidak seharusnya ditinggalkan begitu saja oleh pemimpin baru. Harus ada tindak lanjut dari setiap pemimpin untuk mengevaluasi dan melanjutkan program setiap program tersebut agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia. Pemimpin yang bijaksana tentunya akan melakukan hal tersebut agar penggunaan uang negara efektif.
Rencana pengembangan kembali Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) adalah bentuk kearifan pemerintah masa kini. Proyek P3SON terhenti karena masalah korupsi yang menimpa Kementrian Pemuda dan Olahraga pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembangunan yang menghabiskan dana mencapai Rp 1,2 triliun tersebut terpaksa berhenti dan dibiarkan terlantar. Mengingat biaya pembangunan yang sangat besar, tentunya akan sangat merugikan negara. Apalagi tujuan pembangunan P3SOP adalah untuk mencetak atlet-atlet nasional yang akan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Maka dengan penelantaran proyek yang berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat akan merugikan negara berlipat ganda. Rugi ekonomi dan kehilangan calon atlet potensial.
Presiden Joko Widodo telah mengunjungi proyek P3SPON untuk menginspeksi kelayakan dan kemungkinan kelanjutan proyek tersebut. . Kelanjutan proyek Kompleks Hambalang akan diputuskan dua pekan mendatang setelah pemerintah melakukan kajian atas kelayakan bangunan dan kondisi tanah. Presiden Joko Widodo juga meminta Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memeriksa kondisi tanah di lokasi Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang di Sentul, Jawa Barat, untuk memastikan keamanannya. Inspeksi Presiden ke Komplek Hambalang ini adalah kepedulian pemerintah terhadap program program peninggalan masa lalu selain memberikan program baru yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Namun Inspeksi presiden Jokowi ke Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) dinilai publik sebagai sendirian kepada Pemerintah sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan Presiden RI tersebut tengah melakukan Tour Ed Java guna menampung aspirasi masyarakat. Ia juga menyindir pemerintah Jokowi mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur yang menguras anggaran dari sektor pajak. SBY berpendapat, kalau pajak digenjot habis-habisan maka perusahaan bisa bangkrut.
Kicauan-kicauan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono di Twitter seolah-olah menyindir Presiden Joko Widodo juga menjadi pembicaraan hangat publik.Awalnya, dalam akun Twitter @SBYudhoyono berkicau soal kepemimpinan diktator dan tirani. Dalam tweet-nya, ia menyebut bahwa pemimpin yang selalu dianggap benar berpotensi melakukan kepemimpinan seperti itu."Dalam politik, pencitraan itu biasa. Tapi, jika sangat berlebihan bisa menurunkan kepercayaan rakyat. "Angkuh terbawa, tampan tertinggal" *SBY*," sindirnya pada Jokowi.
Penilaian publik yang berlebihan dapat memicu kegaduhan politik yang baru. Aksi sindir menyindir memunculkan gending topik SBY vs Jokowi di Media sosial. Secara kebetulan, kunjungan Hambalang ini hanya beberapa hari setelah SBY sempat menyindir Jokowi dengan mengatakan di eranya tidak ada kegaduhan antar-menteri. Kunjungan mendadak Jokowi ke Hambalang ini juga bertepatan dengan agenda SBY dan sang istri, Ani Yudhoyono, keliling Pulau Jawa bertema Tour de Java. Bermula dari inilah, ada pihak yang memunculkan kreativitasnya membuat gambar berkonten sindiran (meme), membandingkan kinerja SBY selama 10 tahun (dua periode kepemimpinan) dengan kinerja Jokowi yang masih di periode awal
Padahal tujuan sidak Presiden Jokowi tidak untuk menjatuhkan citra pemimpin partai Demokrat, melainkan untuk menyelamatkan aset negara. Dalam inspeksinya, Presiden Jokowi mengatakan opsi melanjutkan pembangunan atau penghentian proyek akan dikaji secara mendalam. Namun, dia memastikan keputusan nantinya akan didasarkan untuk penyelamatan aset negara dengan mempertimbangkan besarnya anggaran yang selama ini sudah dikeluarkan.
Anas Dwiputra, Penulis adalah pengamat sosial politik
Komentar