Itu Buka Lagi Penghinan, Tapi Sudah Kejahatan Spiritual, Ini Tanggapan GPS Soal PT. TWBI Sembahyang
- 25 Februari 2016
- 00:00 WITA
- Tabanan
- Dibaca: 8070 Pengunjung
Tabanan, suaradewata.com – Berbagai upaya PT. TWBI untuk memuluskan proyek reklamasi teluk benoa terus mendapatka perlawanan. Bahkan saat PT. TWBI dikatakan bersumpah di Pura Besakih beberapa waktu lalu mendapat cibiran dari senator asal Bali Gede Pasek Suardika. Dia menilai apa yang dilakukan di Besakih itu bukan lagi sebuah penghinaan yang luar biasa kepada umat hindu melainkan sudah merupakan kejahatan spiritual. “Ini bukan lagi penghinaa, melainkan sudah merupakan kejahatan sepiritual,” tegas GPS sapaan akrab Gede Pasek Suardika usai sebagai pembicara dalam seminar nasional Seminar Nasional, Pengutan 4 (Empat) Konsensus Dasar Bernegara, Pancasila UUD 1945 NKRI dan Bhineka Tunggal Ika "Pendidikan Berbasis Nusantara Untuk Menghadapi Kompetisi Global" Pancasila Goes to School” di Gedung Mario, Tabanan, Bali, Kamis, (25/02/2016).
Pasalnya menurut GPS yang dia tahu Direktur PT. TWBI bukanlah beragama hindu. Jadi tidak pantas berpakaian sembahyang kemudian masuk ke pura dan melakukan sumpah. Diapun menilai apa yang dilakukanya tersebut sebagai sebuah pelecehan dan tidak adanya penghormatan terhadap tempat suci Hindu yakni Pura Besakih. “Janganlah karena perlu duit lalu berpakaian Hindu dan datang ke Pura Besakih dan mengklaim melakukan sumpah,” ucapnya. Masih menurut GPS kalau melakukan sumpah lakukanlah sesuai dengan agama masing-masing sehingga tidak mencederai nilai-nilai pancasila.
Justru menurut mantan politisi Demokrat ini, seharusnya PT. TWBI menghaturkanGuru Piduka untuk meminta maaf karena telah mencoba mengusik kawasan Suci Teluk Benoa. “Atau kalau ingin bersumpah, bersumpahlah bahwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun, kepada siapapun yang terkait dengan proses perjuangan reklamasi tersebut, sehingga dana Rp 1 Triliun yang selama ini dibicarakan bisa diaudit kemana larinya,” tandasnya.
Soal reklamasi teluk Benoa, kata pasek dari sudut manapun sudah seharusnya ditolak oleh masyarakat Bali, karena desa adat disekitarnya sudah banyak menolak. “Untuk apa dipaksakan, kalau ini dipaksakan berarti berarti bertentangan dengan visi Bali Mandara dimana rasa aman dan damai masyarakat terusik, saran saya sudahlah bisnis yang lain saja dicari biarkan masyarakat Bali tenang,” bebernya. ina
Komentar