Golput Tinggi, KPU Dinilai Gagal

11 Desember 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 2783 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Pilkada di enam kabupaten dan kota di Bali, telah berjalan aman dan lancar. Bahkan dari hasil quick count serta rekapitulasi penghitungan suara sementara yang dilakukan, publik sudah mendapatkan gambaran tentang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih.

Hanya saja, masih ada yang tersisa dalam pelaksanaan Pilkada serentak ini. Sebab banyak pihak menuding, bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu, telah gagal melaksanakan tugasnya. Salah satu buktinya, KPU gagal memenuhi target 75 persen partisipasi pemilih di Pilkada serentak 9 Desember 2015.

Tudingan ini di antaranya datang dari Ketua DPW PKS Bali, Mudjiono, yang dikonfirmasi disela acara Musyawarah Daerah (Musda) IX DPD Partai Golkar Bali di Hotel Grand Bali Beach (GBB), Kamis (10/12). Menurut dia, rendahnya partisipasi pemilih ini karena masyarakat Bali umumnya dan masyarakat Kota Denpasar khususnya, sudah jenuh dengan pemilu.

"Penyebabnya banyak faktor, masyarakat juga sudah jenuh," tegas Mudjiono. Bukti kejenuhan masyarakat itu, kata dia, yakni dari partisipasi pemilih di Pilkada Kota Denpasar yang hanya mencapai 57 persen atau turun dari partisipasi sebelumnya yang mencapai 63 persen. "Jadi sangat sulit, karena masyarakat juga sudah sangat jenuh," tandasnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta, juga melontarkan hal senada. Menurut dia, kekalahan dua dari tiga pasangan calon yang diusung Koalisi Bali Mandara (KBM) pada Pilkada serentak di Bali, lebih karena partisipasi masyarakat yang menurun. Selain itu, Pilkada kali ini lebih mengedepankan figur dibandingkam partai. "Artinya banyak faktor, dan tentu ini yang akan kami evaluasi ke depan," kata Sudikerta.

Sementara dalam jumpa pers di Denpasar, Kamis (12/10), Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, mengatakan, ada banyak faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2015. Di antaranya adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda, alat peraga kampanye (APK) yang sangat minim karena hanya dibuat oleh KPU.

"Ini akan kami evaluasi dan akan kami sampaikan ke Komisi II DPR RI dan KPU," tegas Koster. Walau demikian, Koster membantah bahwa minimnya partisipasi pemilih ini justru disebabkan karena masyarakat sudah jenuh memilih. "Kalau dibilang jenuh, rasanya tidak juga," imbuh Koster.san