Bali Jadi Rumah Bagi Pekerja Asing

02 November 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 3038 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Rombongan Komisi VI DPR RI, berkesempatan berkunjung ke Pemprov Bali di Denpasar, Senin (2/11). Dalam pertemuan para wakil rakyat bersama jajaran Pemprov Bali, muncul kritikan tajam dari anggota Komisi VI DPR RI terkait menjamurnya pekerja asing di sektor pariwisata di Pulau Dewata belakangan ini.

Bahkan ada kesan, Bali sudah menjadi rumah bagi para pekerja asing. Sementara di sisi lain, pekerja Bali justru semakin terpinggirkan dan terancam menjadi penonton di daerahnya sendiri.

"Orang Bali mestinya sudah banyak yang menjadi bos. Jangan sampai Bali seperti daerah-daerah lain. Jangan hanya bangga bekerja di level rendah, tetapi harus berusaha pada level yang lebih baik," ujar anggota Komisi VI DPR RI, Tifatul Sembiring.

Ia berpandangan, bisa saja jebakan ekonomi dengan bungkus sertifikasi maupun standar kompetensi, menjadi salah satu penyebab masyarakat Bali menjadi kian termarginalkan di daerahnya sendiri. "Memang mempertahankan sektor pariwisata di Bali yang sudah baik itu tidak mudah, perlu peningkatan usaha terus-menerus," kata Sembiring, yang juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi.

Hal tak jauh berbeda dilontarkan anggota Komisi VI DPR RI lainnya, Juliari P Batubara. Ia berpandangan bahwa seakan kini sudah tidak ada lagi kontrol bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Bali.

"Sampai salesman pun saya lihat ada orang asing, termasuk hingga pelayan restoran. Jangan sampai kondisi seperti ini semakin merajalela," tandas Batubara.

Sementara Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan, juga bersaksi bahwa semakin banyak saja orang asing yang memiliki berbagai tempat bisnis di Pulau Dewata. "Akibatnya, semakin hari masyarakat Bali makin tergeser," ucapnya.

Jika masyarakat Bali kian terpinggirkan, kata dia, dikhawatirkan akan berdampak pula pada adat, budaya dan lingkungan yang terancam ikut berubah. Padahal, selama ini yang menjadi keunggulan dan ciri khas Bali ada pada adat dan budaya.

"Karena itu, hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk mengatasinya," tegas Gunawan, dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, itu.san