DPRD Bali Pertanyakan SILPA 24 Persen

24 Juli 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 1857 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Selama empat tahun terakhir termasuk pada tahun anggaran 2014, rata-rata Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencapai 24 - 27 persen dari total APBD Bali. Kondisi ini menjadi catatan penting dari DPRD Bali.

Catatan terutama datang dari Panitia Khusus (Pansus) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun 2014 DPRD Bali, sebagaimana disampaikan Ketua Pansus Gede Kusuma Putra saat melaporkan hasil kerja pansus, pada sidang paripurna DPRD Provinsi Bali, Kamis (23/7).

Pansus berpandangan, dengan rata-rata SILPA tersebut maka hampir seperempat anggaran belanja selama empat tahun belakangan tidak termanfaatkan. Karena itu, pansus mendorong agar SILPA yang besar ini, ke depan bisa ditekan dalam kisaran yang tidak melebihi 10 persen dari APBD Bali.

Terhadap sorotan dewan ini, Gubernur Bali Made Mangku Pastika menanggapinya dengan santai. Menurut dia, sesungguhnya ada empat (4) faktor yang menyebabkan tingginya SILPA dalam setiap tahun anggaran.

Pertama, karena adanya efisiensi. "Maksudnya dalam perencanaan misalnya, 10 orang yang melaksanakan tugas. Kemudian karena berbagai pertimbangan, kita putuskan hanya tiga orang. Jadi, 7 orang bisa menghemat," jelas Gubernur Mangku Pastika, saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Dewan.

Kedua, SILPA terjadi karena ada program yang tumpang tindih. Misalnya, ternyata apa yang direncanakan Pemprov Bali, juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota serta pemerintah pusat. Agar tidak bertumpuk, maka program yang direncanakan Pemprov Bali dibatalkan. Apalagi biasanya, rencana kegiatan dari pusat datangnya belakangan.

"Yang paling banyak di bidang pendidikan. Misalnya beasiswa miskin. Yang diberikan Provinsi Bali, diberikan oleh kabupaten dan diberikan juga oleh pusat kepada orang yang sama. Karena itu, kita batalkan," ujar mantan Kapolda Bali itu.

Ketiga, SILPA terjadi karena kegiatan tidak jadi dilaksanakan akibat masalah teknis. "Contoh, pembangunan rumah sakit. Kita sudah anggarkan untuk dibangun, tetapi IMB ternyata belum turun. Jadi, kita batalkan pembangunannya," urai Gubernur Mangku Pastika.

Keempat, SILPA terjadi lantaran pendapatan daerah bertambah. "Jadi itu beberapa faktor yang menyebabkan SILPA lebih banyak. Bukan berarti apa yang kita rencanakan, semuanya tidak jadi atau perencanaan yang tidak benar," pungkasnya. san