Berkat Kolaborasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Buleleng Terima Insentif Fiskal
- 11 November 2023
- 10:45 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 1528 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com- Dianggap mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng diberikan penghargaan berupa Insentif Fiskal dari pemerintah pusat. Hal ini sebagai penghargaan atas upaya maksimal Pemkab Buleleng menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat.
Insentif fiskal diserahkan secara simbolis oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana dalam acara Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada Kamis, (9/11/2023).
Dalam pemberian penghargaan secara simbolis tersebut, tercatat 7 provinsi dan 19 kabupaten/kota yang menerima insentif fiskal penurunan kemiskinan ekstrem.
Ditemui usai menerima insentif fiskal, Pj. Bupati Lihadnyana menjelaskan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan multidimensional. Hal itu bermakna bahwa tidak bisa ditangani oleh satu sektor saja, karena penyebab kemiskinan tidak hanya satu aspek. Maka dari itu, penanganan kemiskinan dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, dan dunia usaha.
“Pola kolaboratif yang dilakukan di Kabupaten Buleleng untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem,” terangnya.
Selain itu, ujarnya lagi kantong-kantong masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem juga harus ditelusuri dengan baik dan benar. Lalu memastikan data-data kemiskinan ekstrem diperbaharui dan valid. Dengan begitu, maka seluruh pihak dapat menemukan obat yang tepat untuk menyembuhkan kemiskinan ekstrem.
“Ibarat orang sakit. Diagnosanya harus benar terlebih dahulu. Lalu, pemberian obat yang tepat. Seperti jika mereka tidak memiliki pendapata, kita berikan BSU. Untuk yang usia produktif, kita juga berdayakan. Selain itu, bedah rumah kita berikan,” pungkas Pj. Lihadnyana.
Wapres RI Ma’ruf Amin dalam keterangan persnya menyebutkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,7 persen pada September 2023. Kendati demikian, untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, memerlukan kerja keras semua pihak. Terutama di daerah pedesaan yang tercatat capaian penurunannya lebih rendah dibanding daerah perkotaan.
““Kita ingin ke depan supaya lebih cepat lagi, ya, lebih [kerja] keras lagi untuk menurunkan [angka kemiskinan ekstrem] di desa, salah satunya dengan menggunakan dana desa yang tersedia,” sebutnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang turut mendampingi Wapres menegaskan bahwa pemerintah memonitor penggunaan dana desa melalui APBD dan APBDes. Menteri Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Keuangan memberikan pedoman untuk penetapan prioritas APBD maupun APBDes. Penggunaan kedua dana tersebut harus mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan prioritas nasional, seperti untuk pengurangan kemiskinan atau kemiskinan ekstrem stunting, inflasi, dan investasi.
“Itu kita monitor terus dengan data yang semuanya sudah mengetahui, daerah-daerah dan kemudian dibuat evaluasi berkala. Itu yang menjadi salah satu pegangan sehingga tidak digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.sad/adn
Komentar