Gubernur Bali: PHDI Turut Berperan Mengatasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
- 23 September 2023
- 12:50 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 1532 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com- PHDI memiliki peran strategis untuk turut serta ngerombo dalam menghadapi permasalahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim yang semestinya sudah tidak boleh terjadi lagi di Bali dalam suasana riuh gemrincing dolar pariwisata, demikian juga bagi umat Hindu seluruh Indonesia, hal ini adalah merupakan program prioritas nasional Presiden Jokowidodo yang belum terlaksana secara tuntas di Bali, demikian arahan Penjabat Gubernur Bali Irjen(Pol) Sang Made Mahendra Jaya pada saat menerima PHDI Pusat di kediamannya Gedung Jaya Sabha, Denpasar 21 Desember 2023.
Suasana pertemuan yang penuh keakraban dan kekeluargaan nampak sangat dalam pertemuan tiga Jenderal antara lain: Penjabat Gubernur Bali Irjen(Pol) Sang Made Mahendra Jaya, Sabha Walaka PHDI Pusat Mayjen TNI (purn) Made Datrawan, Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya, pertemuan ketiga putra-putra terbaik Bali yang bersahabat di perantauan ini di saksikan oleh Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Bang Buruan Manuaba, didampingi oleh Ketua Panitia Pesamuan Agung PHDI Dr. Ir. I Wayan Jondra, MSi, hadir juga pada kesempatan itu beberapa pejabat Pemerintahan Provinsi Bali. Dalam audiensinya Ketua Umum PHDI Pusat yang akrab dipanggil WBT menyampaikan selamat melaksanakan tugas kepada Penjabat Gubernur Bali semoga lancar dalam menjalankannya serta melaporkan bebapa hal yang berkaitan dengan dengan keberadaan dan kegiatan PHDI antara lain: (a) PHDI tetap mengembangkan sikap Vasudaiva Kutumbhakam, dimana PHDI adalah sebagai rumah besar umat Hindu Indonesia di Negeri Nusantara ini; (b) Berkaitan dengan isu sampradaya beberapa pengurus PHDI telah berkali-kali digugat dan menang, namun saat ini pun masih dalam gugatan lainnya, namun pelayanan (sevanam) kepada umat tidak boleh berhenti, (c) Komitmen PHDI untuk menjaga dan memelihara Universitas Hindu Indonesia (UNHI) yang merupakan satu-satunya Universitas milik umat Hindu yang telah banyak mengembangkan sumber daya manusia Hindu; (d) bahwa pada 10 sampai dengan 12 November 2023 PHDI akan melaksanakan Pesamuan Agung bertempat di Puspem Badung, dan memohon kehadiran dan sambutan Gubernur pada saat itu; (e) berkaitan dengan stunting PHDI telah memulai untuk melakukan cegah dini dengan mewujudkan Pura ramah anak, tinggal ini dikembangkan di Provinsi Bali; (f) sedangkan berkaitan dengan kemiskinan ekstrim PHDI melalui Badan Dharma Dana Nasional memberikan bantuan kepada umat Hindu yang membutuhkan tinggal diimplementasikan di Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut WBT juga menyampaikan keprihatinannya atas atraksi Joged Jaruh yang merusak tantan etika adat dan budaya Bali.
Dharma Adyaksa PHDI Pusat Ida Pedanda Bang Buruan Manuaba dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan selamat kepada pak Gubernur dan memberikan siraman Rohani kepada Gubernur Bali, bahwa PHDI sebagai Lembaga majelis umat yang tempat berkumpulnya para Pandita dan Cendikiawan Hindu memiliki kewajiban untuk mengawal jalannya pemerintahan termasuk di Provinsi Bali ini, sehingga pemerintah dapat melaksanakan pelayanan kepada umat dalam koridor sastra yang ada. Demikian juga sebaliknya sebagai majelis umat PHDI tidak dapat melaksanakan kegiatan dengan tanpa adanya dukungan dari Pemerintah. Sebagai majelis umat PHDI selalu mengembangkan sikap merangkul semua umat Hindu Nusantara, selama yang besangkutan berkenan.
Dr. Ir. I Wayan Jondra, M.Si. selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PHDI Pusat yang ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pesamuhan Agung PHDI Tahun 2023, menyampaikan dua hal antara lain: (1) Berkaitan dengan pelaksanaan Pesamuhan Agung PHDI tahun 2023, memohon kehadiran dan kesediaan bapak Gubernur untuk memberi sambutan; (2) Berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan di UNHI mengalami kendala tentang kejelasan lahan, Jondra menegaskan Pemprov Bali yang telah berkali-kali mendapat opini WTP dari BPK, dan tidak ingin PHDI menjadi Contributor terganggunya opini WTP tersebut, karena pada tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya penggunaan lahan oleh UNHI yang tidak dipungut sewa, jika UNHI harus membayar sewa otomatis akan menambah biaya operasional UNHI sehingga yang akan menjadi korban adalah Mahasiswa dengan meningkatnya SPP, sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PHDI Jondra memohon kepada Gubernur untuk memproses hibah ini, karena melalui keputusan DPRD Provinsi Bali nomor 34 Tahun 2017 DPRD Provinsi Bali telah merekomendasikan untuk menghibahkan lahan UNHI kepada PHDI Pusat untuk dikelola oleh Yayasan Widya Kerthi sebagaimana kronologis yang disampaikan secara tertulis.
Sementara itu Sabha Walaka PHDI Pusat diwakili oleh Mayjen TNI (purn) Made Datrawan, juga menyampaikan ucapan selamat melaksanakan tugas menjadi Penjabat Gubernur Bali kepada sahabat sekaligus saudara angkatnya Irjen(Pol) Sang Made Mahendra Jaya, dan menegaskan bahwa berkaitan dengan isu sampradaya PHDI sudah tidak lagi mengayomi sampradaya, dan Sabha Walaka telah melaksanakan penelitian dan merumuskan tentang sampradaya yang akan ditetapkan dalam Pesamuan Agung PHDI Pusat.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Bali menegaskan komitmennya untuk melaksanakan program-program nasional yang selama ini belum tuntas di Bali. Beliau berterimakasi atas audiensi dan do’a yang dilakukan oleh PHDI, beliau bersedia hadir dalam Pesamuan Agung PHDI 2023, dan berkaitan dengan hibah lahan yang ditempati UNHI karena bliau baru tahu tentang temuan BPK ini, terlebih sudah ada rekomendasi DPRD Provinsi Bali tinggal dipelajari dan ditindaklanjuti, bahkan beliau mendorong PHDI untuk membentuk unit-unit bisnis guna menghasilkan kas sebagai penopang tugas-tugas PHDI, dan dapat saja memohon pemanfaatan lahan Pemprov yang penting dipergunakan sesuai permohonan dan tidak dialih sewakan kepada pihak lain. Pertemuan ini akhiri dengan ramah Tamah dan foto Bersama.rls/adn
Komentar