Pj. Bupati Lihadnyana Soroti Pemanfaatan Tenaga Lokal Kerjakan Proyek Jalan dann Jembatan
- 10 November 2022
- 07:40 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 1458 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng kembali menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi-Fraksi di DPRD Buleleng tentang RAPBD Tahun 2023, bertempat diruang Rapat Utama Gedung Dewan Buleleng, pada Rabu, (9/11/2022).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH yang dihadiri para Wakil Ketua DPRD Buleleng, Anggota DPRD Buleleng, Pj. Bupati Buleleng, Sekda Buleleng, Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng serta tamu undangan lainnya.
Dalam jawabannya, Pj. Bupati Buleleng Ir. Ketut Lihadnyana,M.M.A., menyampaikan bahwa terkait dengan pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Demokrat–Perindo bahwa pemerintah daerah Kabupaten Buleleng merancang pertumbuhan ekonomi ditahun 2023 sebesar 4,3 persen dengan asumsi pandemi covid-19 semakin melandai serta meningkatkan peran UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai penopang ekonomi dan memberikan dukungan kepada sektor Pertanian untuk ketahanan pangan.
Sedangkan jawaban pandangan Fraksi Golkar mengenai rehabilitasi jalan dari Desa Dencarik menuju Dusun Corot Desa Cempaga, pemerintah daerah akan mengupayakan penanganannya setelah melakukan kajian teknis, begitu pula dengan banyaknya bangunan gedung sekolah yang mengalami kerusakan dan kebutuhan fasilitas sudah diupayakan pembangunannya secara bertahap dengan disesuaikan kemampuan APBD Kabupaten Buleleng.
Terkait dengan pandangan umum Fraksi Nasdem, menyikapi persoalan akses pelayanan publik masyarakat khususnya akses jalan raya dan jembatan di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Sawan yang menghubungkan antara Poh Asem di Mayong dengan Dusun Kajanan Desa Joanyar, Desa Bebetin-Pakisan, Dusun Kuisa tembus Kaja Kangin, Desa Sekumpul lewat Dusun Pendem, dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas PUPR untuk turun kelapangan mengecek dan membuat kajian serta mengupayakan penangannya setelah melakukan kajian teknis.
“APBD untuk kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dalam pengerjaan akses jalan raya maupun jembatan serta proyek lainnya agar menggunakan tenaga lokal. Setidaknya mengurangi angka pengangguran. Saya nantinya akan sidak hal ini,” ucap tegas Pj. Bupati Lihadnyana.
Pemerintah Daerah saat ini sudah merancang pemetaan potensi yang bisa digali untuk peningkatan PAD Kabupaten Buleleng. Pemerintah Daerah akan berkerjasama dengan DPRD Buleleng untuk mendiskusikan potensi apa saja yang bisa meningkatkan PAD sesuai dengan 11 kewenangan Pemkab Buleleng. Hal ini menjawab pandangan dari Frakasi Hanura untuk peningkatakan PAD Kabupaten Buleleng. Untuk mempermudah warga miskin mendapatkan perlindungan kesehatan lewat program KIS dan UHC, kami pemerintah daerah sependapat namun tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, Kabupaten Buleleng sudah berstatus Universal Healt Converage (UHC).
Selanjutnya Rancangan APBD Tahun 2023 akan dilanjutkan pembahasannya di masing-masing Komisi dengan OPD terkait.sad/nop
Komentar