Penyesuaian Harga BBM Sudah Melalui Berbagai Proses Kajian

29 Agustus 2022
09:25 WITA
Nasional
Dibaca: 1529 Pengunjung

Opini, suaradewata.com - Kabar rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu topik populer belakangan ini, khususnya di dunia maya. Kendati demikian, Pemerintah akan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan tersebut dan sudah pasti telah melewati berbagai proses kajian.

Dikabarkan BBM jenis Pertalite akan dinaikkan menjadi Rp. 10.000 per liter. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa terkait hal ini pemerintah masih dalam tahap pengkajian. Dirinya mengingatkan, peningkatan harga BBM jenis Pertalite ini juga sebenarnya karena ada peningkatan harga energi global yang terus melaju. Peningkatan harga energi global ini kemudian menjadi beban tambahan bagi anggaran negara. Apalagi, pemerintah pada tahun ini sudah memberikan subsidi energi serta kompensasi yang nilainya mencapai Rp 502 triliun.

Peningkatan harga BBM jenis Pertalite tentu saja bertujuan agar anggaran subsidi tidak cepat menipis dan tetap bisa diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan pengkajian baik dari sisi volume penyaluran subsidi BBM maupun kebijakan-kebijakan pembatasnya.

Dalam sebuah wawancara di stasiun televisi, pengamat hukum Kapitra Ampera mengatakan bahwa subsidi BBM sudah membengkak dari Rp. 502 triliun menjadi Rp. 658 triliun, sehingga hampir Rp.1.400 triliun APBN digunakan untuk subsidi. Di sisi lain, subsidi yang tadinya dicanangkan 1,5 juta per kilo liter dalam sebulan, sekarang membengkak menjadi 2,5 juta. 80% subsidi dinikmati oleh orang-orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan.

Kapitra mendesak agar situasi ini segera dievaluasi, karena jika tidak, maka Indonesia akan terjebak dalam turbulensi ekonomi dan politik. Jika subsidi terus dipaksakan, justru rakyat yang akan dirugikan karena tidak ada pergerakan ekonomi akibat APBN banyak tersedot ke subsidi. Justru dengan adanya kenaikan harga BBM, inflasi dapat teratasi karena ada pendapatan baru. Jadi kenaikan harga BBM ini bertujuan untuk menyelamatkan rakyat, agar defisit negara teratasi dan dengan catatan ada penyekatan yang ketat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan kenaikan harga BBM. Meski demikian, pemerintah akan melakukan analisis lebih lanjut untuk mengambil kebijakan bila kebutuhan subsidi BBM kembali melambung. Apalagi sejumlah ekonom telah memperkirakan subsidi BBM bisa menembus angka Rp 600 Triliun jika penyalurannya tidak dibatasi.

Harga BBM di Thailand sudah berada di angka Rp 19.500 per liter, sementara di Vietnam di angka Rp 16.645 per iter. Jika angka tersebut dibandingkan dengan Indonesia tentu saja hasilnya masih terlampau tinggi. Langkah pemerintah juga tidak lepas dari upaya menjaga harga dan mengatur inflasi.

Kenaikan Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter merupakan hal yang wajar dan masih sangat murah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Suahasil menuturkan bahwa upaya menahan kenaikan harga BBM ini merupakan keinginan pemerintah yang ingin melindungi masyarakat. Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan Indonesia memiliki tiga opsi dalam memenangkan jebolnya dana subsidi energi, khususnya untuk BBM bersubsidi: Pertalite dan Solar.

Opsi tersebut adalah, menaikkan harga, mengendalikan volume konsumsi dan menambah anggaran dana subsidi energi mencapai Rp 198 Triliun. Jika opsi mengendalikan volume konsumsi BBM yang dipilih, tentu saja pemerintah harus memikirkan angka batas pembelian atau kriteria konsumen. Menurutnya, apabila pemerintah tidak bertindak apapun, hal tersebut akan berdampak pada beratnya APBN.

Untuk BBM, Indonesia telah berupaya menahan harga BBM agar tidak meningkat sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain. Hal tersebut karena pemerintah terus memberikan subsidi melalui APBN agar harga yang dikenakan ke masyarakat tidak meningkat.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah merumuskan aturan mengenai pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite. Selain itu pemerintah juga tengah mengkaji mengenai rencana penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM perlu dikaji lantaran telah memberikan dampak negatif terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi secara menyeluruh.

Sementara itu, proses distribusi serta kondisi stok di SPBU juga akan terus dipantau sehingga SPBU yang stoknya sudah di batas minimal dapat segera mendapatkan pasokan kembali.

Menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak mudah, meski demikian upaya ini tidak akan membuat inflasi di Indonesia melonjak tinggi, ekonom meyakinan bahwa kenaikan harga BBM seperti solar dan pertalite hanya menyumbang kenaikan inflasi di bawah 1%. Tingginya harga minyak mentah dunia tentu saja menjadi beban bagi APBN, terlebih jika BBM tidak dinaikkan.

Disamping itu, nilai keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah sangat tinggi. Jika dibiarkan, tentu saja APBN akan terganggu di mana hal ini juga tidak sehat bagi perekonomian negara Indonesia. Opsi menaikkan harga BBM bersubsidi akan cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan pembatasan.

Kajian ini didasarkan dengan kondisi konsumsi Pertalite dan Solar bersubsidi sudah berada di atas proyeksi sebelumnya sehingga kuota diperkirakan habis pada Oktober-November sehingga pemerintah harus melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi hal tersebut. Berbagai proses kajian telah dilalui oleh pemerintah, sehingga rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sudah dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Karena bagaimanapun, subsidi terus-menerus dalam kondisi seperti ini juga tidak baik, terlebih beban APBN kita akan semakin berat.

Agung Suwandaru, Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa institute