Angkat Isu Demokrasi Indonesia, PP KMHDI Gelar Rembuk Bulanan
- 31 Oktober 2021
- 19:10 WITA
- Nasional
- Dibaca: 1153 Pengunjung
Opini,suaradewata.com - Demokrasi adalah bentuk pemerintahan, di mana seluruh warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat menentukan arah pembangunan bangsa. Menurut Prof. Dr. Mahfud MD, terdapat dua alasan utama mengapa demokrasi dipilih sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara.
Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.
Namun, kini demokrasi seolah-olah tidak berjalan atas kehendak rakyat, oligarki menjadi ancaman utama bagi demokrasi Indonesia hari ini. Berangkat dari keresahan tersebut, Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) melalui Departemen Kajian dan Isu menyelenggarakan Rembuk Bulanan dengan topik “Demokrasi dan Oligarki”, pada Sabtu, (30/10/2021) melalui zoom meeting.
Rembuk Bulanan edisi Oktober ini menghadirkan Ketua Presidium KMHDI, I Putu Yoga Saputra sebagai pemantik, yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang KMHDI se-Indonesia secara daring.
Menurut Yoga Saputra, kita sedang memasuki era post demokrasi. Di mana segala sesuatu diputuskan oleh segelintir elite dan tidak mengakomodir keinginan rakyat yang sejatinya memiliki kekuasaan penuh di negara demokrasi.
“Hari ini, Indonesia sedang berada di era post demokrasi, era di mana segala kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh penguasa hanya menguntungkan elite saja. Kebijakan-kebijakan tidak lagi mengakomodir keinginan rakyat yang sejatinya pemegang kekuasaan penuh menentukan arah bangsa,” tutur Yoga Saputra.
Yoga Saputra menambahkan bahwa salah satu indikator penting dalam menunjang demokrasi adalah hukum. Mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Jeffrey Winters, hukum menjadi alat atau instrumen penting dalam keberlangsungan demokrasi yang sehat. Akan tetapi menurutnya, hukum di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Sementara itu, I Wayan Sugita selaku Ketua PC KMHDI Palembang 2018-2020 mengatakan bahwa suburnya oligarki dalam politik di Indonesia tidak terlepas dari mahalnya biaya politik. Biaya politik yang mahal ini menjadi kesempatan bagi kelompok oligarki dalam menancapkan pengaruhnya dalam bentuk memberi bantuan ekonomi kepada para politisi yang berminat maju dalam konstelasi politik. Bantuan ekonomi dari oligarki ini pada akhirnya akan menuntut balasan berupa kemudahan izin dan usaha.
“Pasca Reformasi 1998, oligarki di Indonesia malah semakin subur, hal ini salah satunya diakibatkan oleh biaya politik yang mahal. Masing-masing politisi memiliki oligarki yang mendanai secara ekonomi, sehingga ketika para politisi ini terpilih maka hal utama yang pasti dilakukan adalah mengakomodir kepentingan olirgarki,” ungkap I Wayan Sugita
Selain itu, I Wayan Sugita menambahkan bahwa oligarki di Indonesia sangat sulit untuk dihilangkan hal ini karena oligarki sudah terlembaga dengan baik dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ia menyarankan gerakan-gerakan melawan oligarki harus segara dihadirkan, kendati cenderung sulit untuk melawan.
Terakhir, hal senada juga disampaikan oleh Yoga Saputra, bahwa oligarki sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, menurutnya oligarki bisa diimbangi dengan bentuk penguatan lembaga hukum di Indonesia, sehingga intervensi terhadap politik dan ekonomi bisa diminimalisir.
“Hari ini di Indonesia, oligarki sangat sulit untuk dihilangkan, akan tetapi kita mempunyai kesempatan untuk mengimbangi oligarki dengan melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga hukum di Indonesia dan memperkuat gerakan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah atau meminimalisir intervensi oligarki kepada kebijakan-kebijakan pemerintah,” tutup Yoga Saputra.rls/sar/nop
Komentar