Wujudkan APBD Bangli Sehat, Dewan Minta Eksekutif Lebih Fair
- 21 Agustus 2019
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 2293 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com - Untuk mewujudkan agar APBD Bangli sehat, kalangan DPRD Bangli meminta eksekutif fair dalam membuat sebuah perencanaan.
Hal tersebut terungkap saat Raket DPRD Bangli melibatkan Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Bangli, Rabu (21/08/2019).
Raker saat itu dipimpin Ketua DPRD Bangli Sementara, I Wayan Diar. Sementara dari BKPAD yang hadir saat itu, Kabid Anggaran Dewa Bali Pustaka, Kasubid Pendapatan Nengah Astawa dan Plt Kabid Perbendaharaan Ketut Suardana.
Usai memimpin rapat kerja, Ketua DPRD Bangli Sementara I Wayan Diar menyampaikan Raker digelar salah satu untuk membahas rancangan APBD Perubahan tahun 2019. Diakui, cekaknya APBD Bangli saat ini, berawal dari tahun 2018 akibat kucuran PHR Badung tidak sesuai komitmen. Meski demikian, pihaknya juga mengakui, semua itu kesalahan dari Pemerintahan Bangli. “Dalam hal ini, ini kesalahan kita semua. Artinya kesalahan pemerintahan yang terdiri dari Bupati dan DPRD ini dalam memposting anggaran dalam APBD. Persoalan muncul, karena program terlalu banyak sedangkan cadangan fiskal kita tidak memadai,” jelas Politisi PDI P asal Belantih, Kintamani.
Awalnya saat itu, untuk menutupi defisit diharapkan bisa dipenuhi dari dana silva. Namun ternyata dalam perjalanannya, kata Angggota DPRD Bangli empat periode ini, dana silva juga tidak bisa memenuhi. “Untuk itu, teman-teman anggota Dewan berharap kedepan bisa mewujudkan APBD Bangli yang sehat. Nanti antara Bupati dan dewan harus lebih fair. Berapa sebenarnya kemampuan kita itu saja dibagi programnya,” pintanya.
Sedangkan sekarang ini, kata dia, polanya tidak demikian. “Kita hanya berasumsi saja. Lebih tinggi asumsi dari pada realita yang ada. Asumsinya misalnya, kita akan mendapatkan ini dari ini sekian, sehingga muncullah program-program yang memang dasarnya dari asumsi. Bukan berdasarkan money follow, istilahnya uang ada baru program. Tapi ini dengan asumsi. Ini yang menyebabkan APBD kita tidak sehat,” bebernya.
Kedepan untuk menciptakan ABPD sehat, kata Diar, pihaknya akan intens komunikasi dengan Bupati selaku eksekutor dan perencana APBD. “Berapa sebetulnya ada, ini kan perlu komunikasi saat Dewan melakukan pembahasan. Berikutnya kita harus saling memahami,” sebutnya. Menurutnya persoalan selama ini terjadi, karena kalau ada uang diposting dulu dan direncanakan dulu oleh Bupati. Berikutnya setelah rancangan APBD dibawa ke DPRD, di DPRD disuruh mencari dana. “Padahal DPRD juga ingin memenuhi aspirasi masyarakatnya sehingga DPRD juga memposting kegiatan lain. Dari mana sumber dananya, sehingga disepakati difisit saja ditingkatkan dengan asumsi defisit tidak jelas, silva tidak jelas,” ungkapnya.
Maka dari itu, Sekda, Bappeda, dan BKPAD kedepan diharapkan para wakil rakyat ini, harus betul-betul fair dalam melakukan sebuah perencanaan. “Ayok kita libatkan, dengan rancangan yang seperti apa, kira-kira asumsinya bisa dipenuhi atau tidak. Dengan begitu sebaliknya, teman-teman DPRD juga tidak akan harus memaksakan program-program yang sekiranya memang tidak ada dana. Itu semua kan memang harus disadari. Kita menyadari. Kalau semua sudah fair nanti, rasanya teman-teman anggota akan menyadari bahwa kemampuan kita memang ada di A belum sampai ke B, itu saja,” sebutnya.
Lebih lanjut terkait PHR Badung, disadari karena pengesahan APBD Kabupaten/Kota hampir bersamaan maka disepakati agar dana PHR dipasang di APBD Perubahan saja. Untuk itu, APBD Perubahan Bangli diharapkan pula secepatnya bisa disahkan. Sebab, persoalan PHR itu ada juga kegiatan fisik, yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih panjang.
Sementara Anggota DPRD Bangli Satria Yudha menekankan terkait persoalan APBD Bangli jangan menyalahkan kabupaten lain yang notabene telah membantu kabupaten Bangli. "Kita harus gantle mengakui. Ini kesalahan kita bersama. Terutama perencanaannya yang memasang asumsi tinggi"ungkapnya. Untuk itu, dalam hal perencanaan, diminta eksekutif harus lebih cakap. Mana kegiatan yang skala prioritas dan mana yang tidak. “Makanya dalam hal perencanaan kedepan, kami harapkan eksekutif cakap dalam merencanakan sesuatu. Jangan saling lempar tanggung jawab. Harus ada komunikasi yang baik sesama OPD. Jangan egosektoral. Ayok kalau mau membikin APBD yang sehat, ayok mulai sekarang. Harapan kami, jangan lagi perencanaan dibikin sepihak. Ayok bersama-sama. Besar harapan kami, apa yang menjadi keinginan kita untuk membangun Bangli jadi lebih baik bisa betul-betul terwujud,” tegasnya. ard/nop
Komentar