Pidato Kebangsaan dengan Data Diawang-Awang

  • 15 Januari 2019
  • 00:00 WITA
  • Nasional
  • Dibaca: 1814 Pengunjung
google

Oleh : Rinaldi Gustaf

Opini, suaradewata.com- Dalam pidato Kebangsaan “Indonesia Menang”,Capres nomor urut02,Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal tentang pemerintahan terdahulu  yang semuanya bernuansa minor dansatire.Dikatakannya era pemerintahan yang dulu,khususnya di era Jokowi,sama sekali tidak ada nilai positif maupun keberhasilan yang diraihnya.Justru kemunduran yang terjadi selama ini. Namun pernyataan tersebuttidak didukung oleh data valid atau tanpa menyebutkan sumber datanya dari mana maupun angka perbandingan dari waktu ke waktu sesuai rezim yang memerintah.

Sebagai ilustrasi,pernyataan tentang utang negara untuk menggaji ASN/PNS.Hal ini sama sekali tidak berdasar.Atau mungkin Prabowo kurang memahami tatacara penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN).Sebagaimana lazimnya dalam setiap penyusunan RAPBN komponen belanja modal (didalamnya termasuk gaji pegawai dimasukkan terlebih dahulu).kemudian baru belanja barang, dll.Oleh karena itu,belum pernah gaji PNS dibayar denganutang.Mungkin hal ini bisa terjadi di negara– negarayang sedang kacau atau negara yang akan runtuh,seperti Afrika.Hal inidisebabkan karena uangnya tidak laku (hiper inflasi sampai 400%) maka mereka pinjam ke luar negeri denganvaluta untuk membayar pegawainya.Berbeda denganIndonesia, negara kitabukanlahnegara yang kacau seperti itu,apalagi negara gagal.Maka Prabowo harus diberi pemahaman yang benar tentang  bagaimana penyusunan RAPBN jikaingin menjadi presiden.

Demikian juga pernyataan tentang meningkatnya angka kemiskinan danpengangguran, tidak disertai data yang akurat dansahih, karena angka kemiskinan Indonesia saat ini sudah turun menjadi kurang dari 10% denganjumlah 25,95  juta orang, atau per 17 Juli 2018, pengangguran 6,87 jutaatau 5,33%,turun dari tahun sebelumnya 7,1 juta. Beberapa kali baik Prabowo maupun Sandi berserta tim kampanyenya,terutamaFadli Zon mengekspos wawancara denganmasyarakat yang menyatakan hidup sekarang  makin susah,mencari kerjapunmakin sulit.  Mungkinhal ini benar karena pemilihan sampelnya didaerah yang memang masih tergolong miskin atau masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.Namun barangkali sesekali mereka perlu melakukan wawancara didaerah Thamrin– Jakarta,  atau di daereh maju danberkembang, ataupundi kawasan pertanian yang subur. Tentu mereka akan menjawab lain.

Pernyataan bahwa petani padi kecewa karena saatpanen pemerintah mengimpor beras jugasangat bertentangan dengan kondisi dilapangan.Pemerintah selalu mengimporberas pada saat stok berkurang dan sebelum masa panen raya tiba.Selain itu, impor beras dilakukanketika harga beras cenderung naik.Selama ini impor beras belum pernah dilakukan saatpanen raya.Perlu diketahui,sejak swasembada beras di tahun 1988, kebutuhan masyarakat Indonesia dibanding produksi beras nasional fluktuatif,namun lebih sering dalam kondisi defisit cadangan beras nasional.Untuk menjaga stabilitas harga beras itulahpemerintah melakukan impor beras sesuai kebutuhan.Pemerintah juga sengaja mengekspos saat beras impor dibongkardi pelabuhan dengan harapan agar masyarakat tenang dan para spekulan tidak mempermainkan harga.

Jika semua pernyataan yang disampaikan dalam Pidato Kebangsaaan kemarin tidak didukung data, hal ini termasuk klasifikasi kebohonan publik.Oleh karena itu,sikap Prabowo ini perlu dikritisi. Belum menjadi pemimpin saja sudah membohongi publik, apalagi nanti jika “seandainya“Prabowo yang terpilih menjadipemimpin rakyat.  Rakyat Indonesia akan seringdibohongi denganjanji kosong belaka hanya sekedar untuk melanggengkan kekuasaannya.

*Penulis adalah Pengamat Masalah Politik


TAGS :

Komentar

FACEBOOK

TWITTER