Ini Reaksi Gubernur Soal Protes Peserta Seleksi Pegawai RSUD Bali Mandara
- 11 April 2017
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 4059 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika, mengatakan, peserta seleksi penerimaan tenaga non PNS/ kontrak RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang gagal dalam seleksi, wajar apabila merasakan kekecewaan. Pasalnya, yang mengikuti seleksi tersebut mencapai 8.200 orang, sementara formasi yang dibutuhkan hanya 500 orang.
Gubernur Mangku Pastika menegaskan hal itu usai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, di Gedung Dewan, Senin (10/4). Mantan Kapolda Bali itu menegaskan hal tersebut, menjawab pertanyaan wartawan terkait protes salah seorang peserta seleksi yang cukup ramai di media sosial.
Mantan Kapolda Bali itu menjelaskan, peserta seleksi yang ikut mendaftar untuk mengikuti seleksi ini sebanyak 8.200 orang. Sementara yang diterima hanya 500 orang.
"Jadi yang kecewa pasti 7.800 orang. Dari 8.200 yang ikut CAT, yang memenuhi syarat 4.800 orang. Apakah kita terima semua yang 4.800 orang itu? Siapa yang mau bayar? Mau kerja apa dia? Orang yang diterima cuman 500 orang. Itu pun 80 orangnya sudah diisi dengan eks tenaga yang mengawasi JKBM selama ini," ucapnya.
Ia pun menyentil soal formasi untuk Ilmu Kesehatan Masyarakat yang disiapkan hanya untuk 7 orang. "Yang kita terima hanya 7 orang. Sementara yang komplain itu, nomor 32, walaupun IPK-nya 3,87. Banyak yang IPK-nya 4 kok. Jadi, kalau gak naik kelas, jangan guru atau teman yang disalahkan," tegas Gubernur Mangku Pastika.
Terkait permintaan DPRD Provinsi Bali agar Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga non PNS/ kontrak yang lulus agar ditunda penetapannya, ia menegaskan, hal tersebut sulit dipenuhi. Sebab, RSUD Bali Mandara akan dioperasikan Agustus mendatang. "Kita tidak bisa tunda. Kalau mau buka Agustus, maka mereka harus training dulu sekarang," jelasnya.
Meski demikian, Gubernur Mangku Pastika meminta agar siapapun yang protes terhadap seleksi ini, agar dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Apabila ada bukti, kata dia, maka dirinya akan melakukan tindakan yang tergas, termasuk apabila terjadi praktik suap-menyuap dalam proses seleksi tersebut.
"Kalau ada bukti, ada yang terima duit, kita tindak. Kalau PNS yang terima duit, dipecat. Yang nyogok, laporin ke polisi. Ini kan lagi Saber Pungli," pungkas Gubernur Mangku Pastika. san/ari
Komentar