Rencana Jalan Shortcut, Pemerintah Pusat Disebut "Berkomitmen Penuh"
- 23 Maret 2017
- 00:00 WITA
- Buleleng
- Dibaca: 3651 Pengunjung
Buleleng, suaradewata.com - Rencana pembangunan Jalan Shorcut, menjadi prioritas utama untuk menunjang kelancaran akses dari Bali Utara menuju ke Bali Selatan atau sebaliknya. Kini, Pemprov Bali sedang memperjuangkan agar pembangunan jalan shortcut segera dibangun.
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengatakan, pihaknya kini sedang memperjuangkan untuk pembangunan jalan shortcut, untuk menunjang akses dari Bali Utara menuju ke Bali Selatan atau sebaliknya. "Sedang kami perjuangkan, biar cepat. Tapi, ini kan anggaran APBN Pusat. Jadi, kami lihat dulu keuangan Pemerintah," kata Pastika, Kamis (23/3/2017) ditemui di Singaraja.
Dikatakan Pastika, Pemerintah Pusat berkomitmen penuh untuk segera mewujudkan jalan shortcut, agar segera terealisasi. Sebab menurutnya, jalan shortcut dinilai sangat optimal untuk bisa mempersingkat jarak tempuh antara wilayah Bali selatan dan utara, yang selama ini dilalui melalui jalur perbukitan dan penuh berliku-liku.
"Tapi kami lihat, komitmen pemerintah pusat sebenarnya sangat jelas untuk membangun jalan shorcut. Sehingga, jarak tempuh antara Bali Utara dan Bali Selatan, bisa dipersingkat dan memudahkan akses jalan," jelas Gubernur Pastika.,
Dijelaskan Pastika, jika shortcut sudah dapat terealisasi, tentu akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian di Buleleng. Meski begitu, pembangunan jalan shorcut ini harus melihat beberapa titik yang menjadi prioritas utama.
"Banyak titiknya, tapi ada beberapa prioritas, saya lupa titik-titiknya. Tetapi, ada beberapa yang menjadi prioritas utama, tentunya yang sering membuat banyak orang pusing saat menaiki jalan itu dan sering macet," ungkap Pastika.
Meski begitu Pastika belum berani memastikan, kapan jalan shorcut itu terealisasi. Sebab, pembangunan jalan shortcut memakai anggaran pusat, yang sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan, Pemprov Bali hanya sebatas pembebasan lahan.
"Anggaran kan dari pusat itu. Kalau kami dari Pemerintah Provinsi Bali, kecuali hanya soal pembebasan lahan. Soal dana, sekarang belum dari kami, karena ini kan harus ada study dulu, berapa lahan diperlukan, dana diperlukan, dan lainnya," pungkas Pastika. rik/adi/ari
Komentar