Raker Komisi III DPRD Bangli Pertanyakan Upaya Penanggulangan Krisis Air Irigasi
- 07 Maret 2017
- 00:00 WITA
- Bangli
- Dibaca: 3147 Pengunjung
Bangli, suaradewata.com – Persoalan krisis air irigasi mengemuka saat Rapat Kerja Komisi III DPRD Bangli dengan Dinas PU Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bangli, I Ketut Suastika, Selasa (7/3/2017). Saat itu, Raker menghadirkan Kepala Dinas PU, I Wayan Lawe, didampingi sejumlah kepala bidang (Kabid) dan anggota komisi III membahas beraneka persoalan, mulai dari persoalan rencana pengadaan alat berat hingga soal serapan APBD.
Selain itu, mengemuka juga persoalan krisis air irigasi. Hal ini disampaikan, anggota Komisi III, I Made Sudiasa. Pada saat itu, Sudiasa mempertanyakan soal krisis air (irigasi) khususnya di subak-subak di Kecamatan Tembuku. “Soal krisis air irigasi, kami terus menerima pengaduan dan keluhan, itu bagaimana”, ujar Sudiasa. Politisi Demokrat ini lalu minta penjelasan soal kondisi jaringan irigasi di daerah ini. Dia ingin adanya data yang jelas soal luas areal subak, kebutuhan air, serta kondisi jaringan irigasi di daerah ini.
Atas pertanyaan itu, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU, Agus Yudi Sweta Ambara tidak memberikan jawaban secara spesifik. Dia memaparkan, soal kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Bangli. Dikatakan daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan kabupaten Bangli hanya 46 DI. Dimana panjang jaringan irigasi mencapai 140,6 km. Dari jumlah itu kondisi rusak 62 persen lebih. Yang kondisi baik justeru hanya sekitar 38 persen. Sedangkan luas areal subak mencapai 3.243 hektar. Dia juga tak menjelaskan berapa kebutuhan air dengan luasan areal tersebut. Dikatakan untuk mewujudkan kondisi jaringan menjadi baik, terkendala dana. Dikatakan tahun 2017 dari usulan dana ke pusat mencapai Rp12 miliar untuk perbaikan jaringan yang dikabulkan hanya Rp 9 miliar.
Atas jawaban tersebut, Sudiasa kembali mempertanyakan banyaknya jaringan irigasi dari beton yang justru banyak bocor dan sulit diatasi petani. “Apakah tidak mungkin Dinas PU dapat menggunakan beton jadi untuk menghindari kebocoran,” ungkapnya. Sebelumnya anggota Komisi III, I Wayan Kariasa meminta PU untuk mengkaji soal rencana pengadaan 5 alat berat untuk menanggulangi bencana di Bangli. Dia minta dikaji, mana lebih efisien dengan menyewa alat berat daripada pengadaan (membeli). Sebab membeli 5 alat erat,estimasi biaya yang diperlukan mencapai Rp.7,5 miliar dengan hitungan Rp.1,5 miliar/unit. “Mohon dikaji mana lebih mahal menyewa daripada membeli alat berat”, ujarnya.
Atas saran Dewan tersebut, Kabid Sarana Parsarana Ni Wayan Budiari mengaku masih akan melakukan kajian untuk menyewa atau membeli alat berat tersebut. Dalam rapat kerja itu juga muncul rasa pesimistis kalangan Dewan soal prosentase serapan APBD. Untuk itu, diharapkan Dinas PU bisa melakukan akselarasi agar serapan menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. ard/ari
Komentar