Pembebasan Sementara Sekda Disoroti Dewan Dalam Sidang Paripurna

13 Desember 2016
00:00 WITA
Gianyar
Dibaca: 7362 Pengunjung

Gianyar, suaradewata.com – Pencopotan jabatan sekda Gianyar mendapat sorotan dari DPRD Gianyar. Dari lima fraksi yang ada, tiga fraksi diantaranya, Gerindra, Demokrat, dan Golkar mempertanyakan pencopotan sekda. Sorotan itu dituangkan dalam sidang paripurna tentang pengantar nota keuangan RAPBD 2017 yang berlangsung Selasa (15/12) di Gedung DPRD Gianyar.

Dari fraksi Demokrat yang dibacakan AA. Bawa Hartawan, menyampaikan, menyikapi polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam tahun ini tentang adanya ketidakharmonisan di internal eksekutif yang berimplikasi pada kurang kondusifnya pelaksaan tugas-tugas birokrasi. Serta terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

Terlebih lagi, terjadi upaya pembuktian oleh eksekutif yang memunculkan surat keputusan bupati tentang pembebasan sementara Sekda Gianyar. “Keluarnya SK Bupati tersebut agar memperhatikan aturan hukum yang mengatur soal itu,” papar Bawa.

“Karena kalau tidak benar akan menjadi preseden kurang baik bagi pemerintah daerah kedepannya,” terangnya. Oleh sebab itu, fraksi Demokrat meminta penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai SK Bupati dimaksud. “Kami merasa turut bertanggung jawab terhadap kondisi kekinian di Pemkab Gianyar mengingat koalisi biru merah hingga saat ini masih utuh hingga perlu penyegaran komunikasi,” paparnya.

Selanjutnya, pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan Cokorda Gede Wisnu Parta, menyatakan, terkait pembebasan sementara jabatan Sekda Gianyar maka menjadi polemik di masyarakat dan pemberitaan yang hangat di media masa. “Polemik itu sangat potensial menjadi kegaduhan,” terangnya dalam pandangan fraksi.

Golkar menilai, selain tidak harmonis, juga tidak produktif. “Karena menganggu pelayanan di masyarakat. Kami menyarankan untuk melakukan upaya perbaikan komunikasi dan koordinasi sehingga dapat dicarikan solusi,” terangnya.

Pertanyaan serupa juga dilontarkan Sekretaris Fraksi Gerindra, Ida Bagus Rai juga mempertanyakan pencopotan sekda tersebut. Melalui pandangan fraksi, Gerindra meminta penjelasan bupati Gianyar. “Mohon penjelasan alasan yuridis pembebasan tugas sekda?, ” ujar Gus Rai, kemarin.

Sementara itu, wakil bupati Gianyar, Agus Mahayastra yang hadir dalam sidang paripurna kemarin menyatakan masalah sekda akan dijawab oleh Bupati Gianyar melalui sidang paripurna pula. “Nanti akan dijawab oleh bupati,” ujar Mahayastra usai sidang, kemarin.

Ketika didesak mengenai nasib sekda, orang nomor dua di Pemkab Gianyar itu justru memberikan sinyal yang membuat nasib sekda terkatung-katung sampai akhir tahun 2016 ini. “Kali ini kami akan fokus dulu menyelesaikan ABPD 2017,” terangnya. Setelah ABPD rampung, barulah pihaknya akan mengurus nasib sekda. “Akan bentuk tim dulu,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Ida Bagus Gaga Adisaputra, Selasa pagi kemarin tetap pergi ke kantor. Dia ngabsen pukul 07.00. Kemudian, sekitar pukul 09.00, pria yang akrab disapa Gus Gaga itu keluar kantor untuk sembahyang. “Saya tetap beraktivitas seperti biasa,” terang Gus Gaga.

Jika Senin kemarin Gus Gaga tidak lagi dikawal petugas Satpol PP, mulai Selasa (13/12) giliran sekpri sekda yang biasanya menerima tamu dan berkas masuk sebelum ke sekda, sudah angkat kaki. Sebanyak empat sekpri sekda itu dikembalikan ke tugasnya semula di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar. Menurut rencana, mobil dinas yang biasa mengantar kerja yakni Kijang Innova DK 8 L juga akan ditarik. Semua fasilitas yang biasa diberikan semenjak menjadi Sekda Gianyar, perlahan-lahan mulai dilucuti. gus/ari