Balai Jalan Rancang Pembangunan Dua Underpass di Bali

24 Oktober 2016
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 4709 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Pembangunan underpass di Simpang Siur beberapa tahun lalu, sempat menuai penolakan publik. Namun belakangan, proyek tersebut tetap dikerjakan, dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bersamaan dengan Tol Bali Mandara.

Pengalaman tersebut membuat pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VIII Jawa Timur dan Bali, kembali berencana membangun dua underpass lagi di Pulau Dewata. Kedua underpass tersebut dirancang akan dibangun di Psanggaran dan di Tugu Ngurah Rai.

Rencana pembangunan kedua underpass tersebut disampaikan Nursakti Weda, dari BBPJN Wilayah VIII, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPRD Bali di Gedung Dewan, Senin (24/10). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Nengah Tamba itu, juga dihadiri kepala Bappeda Provinsi Bali, kepala Dinas PU Provinsi Bali, dan kepala Balai Wilayah Sungai Bali - Penida.

Khusus untuk underpass di Psanggaran, diakui Nursakti, sudah dilakukan studi kelayakan (feasibility study). "Tetapi memang ada penolakan kuat dari masyarakat setempat saat ini," jelasnya.

Studi kelayakan juga sudah dilakukan untuk underpass di Tugu Ngurah Rai. "Di sini hanya persoalan teknis saja. Karena ketika bangun underpass, ketinggian alat akan melampaui batas ketinggian yang diberikan pihak bandara. Ini masih dibahas, mungkin pakai sistem pengerjaan lain atau bisa juga pengerjaannya pakai schedule," beber Nursakti.

Selain pembangunan dua underpass, diakuinya BBPJN Wilayah VIII untuk tahun 2017 telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk Bali. Dana ini meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar Rp314 miliar.

Anggaran tersebut diantaranya untuk rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol. Selain itu, pihaknya juga telah mengusulkan perbaikan untuk 5 jembatan di Bali. "Ada 5 jembatan yang kita usulkan untuk perbaikan. Untuk jembatan di Penatih, sudah diperbaiki," kata Nursakti.

Khusus mengenai Jembatan Kuning, diakui Nursakti, statusnya adalah jembatan kabupaten. Namun demikian, pihaknya sudah usulkan penggantian bentang sepanjang 25 meter di sisi Nusa Ceningan. "Mudah-mudah bisa gunakan dana darurat di kementerian, sehingga dalam dua bulan ke depan sudah beres," ujarnya.san/aga