KMHDI Minta PHDI Kompak Soal Kawasan Suci Teluk Benoa
- 27 September 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 4317 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) akan menggelar Mahasabha XI di Surabayat pada Oktober 2016 mendatang. Jelang Mahasabha itu Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Bali meminta kinerja PHDI Pusat melakukan evaluasi terkait adanya silang pendapat soal Kawasan Suci Teluk Benoa (KSTB). Hal itu ditegaskan Ketua PD KMHDI Bali, I Ketut Bagus Arjana Wira Putra dalam Pesamuhan Madya PHDI Bali yang berlangsung di aula PHDI Bali,Denpasar belum lama ini.
Menurut Bagus Arjana bahwa adanya rencana mega proyek Reklamasi Teluk Benoa tidak saja menimbulkan keresahan masyarakat Bali, namun perpecahan pandangan dengan mengatasnamakan lembaga juga terjadi di organisasi kebanggaan umat Hindu di Indonesia ialah PHDI. "Sangat disayangkan pandangan PHDI saat itu tidak dalam satu suara, malah terpecah-pecah dan menimbulkan kesan ketidakpercayaan umat terhadap PHDI, bahkan yang sangat mengkhawatirkan ada masyarakat yang menghujat sulinggih di Medsos akibat rencana RTB,"ucapnya. Dia juga serang terang-terangan menegaskan PD KMHDI Bali tetap komitmen menolak Reklamasi Teluk Benoa. Pria asal Klungkung ini menilai perhelatan Mahasabha XI PHDI adalah ajang yang tepat untuk mengevaluasi kinerja PHDI dan permasalahan Hindu yang selama ini terjadi di Bali khususnya.
Selain itu, harapan lain juga disuarakan PD KMHDI Bali kepada PHDI Provinsi Bali untuk memperjuangkan pendataan jumlah umat Hindu di Indonesia agar valid di Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat hingga BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Kata Ketut Putra yang juga didampingi oleh Ketua PC KMHDI Denpasar, Gusti Kadek Sumiartawan bahwa PHDI Pusat harus segera melakukan kerjasama dengan BPS Pusat terkait jumlah umat Hindu. Menurutnya, jumlah umat Hindu di Indonesia sudah cukup signifikan dan telah menjadi jumlah terbanyak nomor satu hingga kedua di beberapa Provinsi atau Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti Bali, Lampung, Sulteng, Sultra, Sulbar, Kota Mataram di NTB, Kalimantan dan sebagainya. "Kalau dihitung umat Hindu di Indonesia jumlahnya ada sekitar 10 juta orang," katanya.
Dia berharap dengan adanya data ini, maka secara politik anggaran segala masalah infrastruktur, pengembangan kualitas SDM umat dapat terlaksana secara adil dalam rangka kemajuan bangsa. Tidak hanya itu, angka kekurangan guru agama Hindu dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas di Bali yang mencapai sekitar 9.000 orang di tahun 2015 sampai sekarang bisa teratasi melalui anggaran yang diperjuangan itu.
"Ini penting, karena keluarnya APBN sesuai dengan azas penajaman prioritas pembangunan dan prinsip penyusunan APBN agar terarah serta sesuai dengan kebutuhan," tutupnya. tra/gin
Komentar