Ratusan Nelayan Nglurug Dewan, Tuntut Cabut Permen Kelautan dan Perikanan
- 04 April 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 3662 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Sekitar 600an nelayan dari kabupaten Tabanan, Jembrana, Badung dan kota Denpasar yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Bali melakukan aksi long march untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat Bali. Mereka mulai berjalan kaki dari timur Bajra Sandi menuju gedung DPRD Bali, Renon, Senin (4/4) sekira pukul 09.00 wita pagi. Mereka juga membawa simbol keranda yang merupakan simbol nelayan mati.
Koordinator Paguyuban Nelayan Bali Ketut Arsana Yasa alias Ketut Sadam, mengatakan tujuan aksinya adalah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Bali, agar pemerintah pusat mencabut Permen KP NO 1/KP 2015 dan Permen KP NO 56, 57 /KP /2014. Menuntut agar Menteri Susi dicopot dan menuntut dikembalikannya kedaulatan nelayan tradisional kepada Presiden Jokowi.
"Setahun yang lalu saya berdiri di Senayan, menyampaikan resume yang intinya saat itu agar mencabut Permen KP NO 1/KP 2015
dan Permen KP NO 56, 57 /KP /2014 dimana Permen ini telah menimbulkan pengangguran dan kemiskinan baru serta tidak pro rakyat kecil," tandasnya di Wantilan Gedung DPRD Bali, Senin (4/4).
Menurutnya, kehadiran Permen tersebut telah membatasi ekspor lobster. Pihak pemerintah menuntut agar tangkapan nelayan untuk hasil ekspor diatas 200 gram. Sementara di Bali, menurutnya terutama untuk jenis lobster pasir, ukurannya berkisar 100 gram hingga 200 gram.
"Sementara hasil tangkapan nelayan dari 100 tahun lebih di Bali untuk jenis lobster pasir sizenya 100 sampai 200 gram, itu sekitar 80 persen sehingga saat Permen KP diberlakukan pendapatan kita hanya 30 persen itu tidak nutup dengan biaya operasional," tukasnya.
Dijelaskan Sadam, setiap nelayan rata-rata biaya operasionalnya setiap sekali melaut merogoh kocek hingga Rp150 rb.
"Rata-rata dapat lobster 1 kg sampai 1,5 kg kalau bisa ekspor itu nutup, sementara harga ekspor Rp400 ribu per kilo sementara dengan Permen KP kita dapat hasil 30 persen dari Rp400 rb itu, " ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, para nelayan masih setia menunggu para wakil rakyat yang berjanji akan menemui mereka. Tampak pengawalan ketat dari ratusan personil kepolisian Polresta Denpasar dan Polsek Denpasar Timur turut mengamankan jalannya aksi.ids
Komentar