Trauma, Desa Adat Lebih Tolak Reklamasi
- 10 Maret 2016
- 00:00 WITA
- Gianyar
- Dibaca: 5240 Pengunjung
Gianyar, suaradewata.com - Ratusan warga dari Desa Adat Lebih melakukan aksi tolak reklamasi Teluk Benoa di Pantai Lebih, Gianyar, Kamis (10/3). Aksi demo dilakukan warga karena tidak ingin Pantai Lebih tergerus dan menghilang seperti waktu reklamasi Pulau Serangan.
Demo tolak reklamasi Teluk Benoa diawali dengan sembahyang di Pura Desa, setelah selesai sembahyang, massa pun mulai bergerak melakukan long march sambil membawa poster dan spanduk tolak reklamasi dari Pura Desa menuju Pantai Lebih yang berjarak sekitar 1 km. Setibanya di tepi pantai, Bendesa Adat Desa Lebih, Wayan Wisma pun melakukan orasi di depan massa yang berjumlah ratusan tersebut. Dalam orasinya, Wisma menyampaikan, sesuai dengan paruman desa pekraman dan banjar adat yang ada di Desa Lebih, secara tegas menolak reklamasi Teluk Benoa yang saat ini gencar dilakukan oleh investor dengan kedok revitalisasi. Karena belajar dari kejadian sebelumnya saat reklamasi Pulau Serangan, cukup membuat masyarakat Desa Lebih sengsara. “Puluhan hektar sawah yang berada di pinggir pantai telah menjadi korban terjangan arus pantai Lebih akibat reklamasi di Pulau Serangan,” ujar Wisma.
Ditambahkannya, dulu saat para pemimpin di Bali dengan penuh keyakinan melakukan semua ritual yadnya untuk memohon kebesaran Tuhan agar Bali ini ajeg. Tetapi disisi lain terjadi sesuatu hal yang membuat Bali ini tidak suci dan aman lagi. “Kami mohon kepada pemerintah kiranya bisa mendengarkan jeritan hati masyarakat yang berada di pesisir, karena yang merasakan langsung dari dampak reklamasi. Kepada pemegang kebijakan terutama Presiden sudi kiranya mencabut Perpres No. 51 tahun 2014, agar semua masyarakat bisa nyaman dan aman” ucapnya lantang.
Jika dalih reklamasi untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Bali, mestinya pemerintah di Bali bisa memikirkan kabupaten lain yang ada di Bali, tidak saja Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. “Apakah tidak mungkin ketika mendatangkan orang yang banyak saat pembangunan akan lebih susah mengontrol masuknya ISI dan narkoba yang saat ini gencar diberantas oleh aparat keamananan di Indonesia,” ujar Wisma.
Sementara itu, Koordinator Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBALI), Wayan Gendo Suardana yang hadir dalam aksi tersebut mengatakan, aksi tolak reklamasi yang terjadi di beberapa daerah di Bali mencirikan rakyat bali menolak reklamasi Telok Benoa. Kebijakan yang sekarang bertentangan dengan suara publik, maka pemerintah tidak punya pilihan untuk mencabut kebijakan tersebut. “Hari ini sudah ada 26 desa adat di Bali yang menyatakan diri menolak reklamasi, harusnya ini dijadikan peringatan oleh pemerintah bahwasanya kebijakan mereka ditentang oleh rakyat,” ungkap Gendo. gus
Komentar