Legislator: Silahkan Tinggalkan Bali Jika Anti Nyepi
- 24 Februari 2016
- 00:00 WITA
- Denpasar
- Dibaca: 5437 Pengunjung
Denpasar, suaradewata.com - Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya, mengingatkan semua pihak untuk menghormati Hari Raya Nyepi yang jatuh tanggal 9 Maret mendatang. Apabila ada yang anti Nyepi, politisi PDIP itu mempersilahkan untuk meninggalkan Pulau Dewata selama sehari.
"Kalau ada yang tidak suka Nyepi, saya persilahkan untuk tinggalkan Bali. Sehari saja selama Nyepi tinggal di luar Bali. Daripada di sini dan malah bikin situasi tidak kondusif," ujar Tama Tenaya, dalam Sosialisasi Hari Raya Nyepi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, di Gedung DPRD Bali, Selasa (23/2).
Ia melontarkan hal ini, mencermati pengalaman pada Hari Raya Nyepi tahun 2015 lalu. Ketika itu masyarakat Bali marah, lantaran ada seorang pemuda yang menulis status di media sosialnya, yang memperlihatkan ketidaksukaannya dengan situasi Nyepi.
"Karena itu, saya minta agar kalau tidak suka dengan Nyepi, lebih baik bepergian dulu. Setelah Nyepi, silahkan kembali. Itu jauh lebih bagus, sehingga tidak justru menimbulkan keresahan selama Hari Raya Nyepi," tegas anggota Fraksi PDIP DPRD Bali itu.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan lembaga penyiaran di Bali itu, Tama Tenaya juga mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tidak melakukan siaran selama sehari pelaksanaan Nyepi. "Selama ini, lembaga siaran memang sudah menaati himbauan dari KPI. Kita ingin ke depan hal ini ditingkatkan," ucapnya.
Sementara KPID Bali, pada kesempatan yang sama juga menghimbau seluruh lembaga penyiaran atau yang merelay siaran di Pulau Dewata, untuk berhenti siaran saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Aktivitas siaran tersebut diharapkan mulai disetop mulai Rabu (9/3/2016) Pukul 06.00 Wita hingga Kamis (10/2/2016) Pukul 06.00 Wita.
"Kami minta lembaga penyiaran tidak lakukan aktivitas siaran pada saat Nyepi. Kami sampaikan bahwa siaran TV dan radio harus berhenti," tutur Ketua KPID Bali Anak Agung Rai Sahadewa.
KPID menghimbau 107 lembaga siaran TV dan radio di Bali, termasuk siaran berlangganan, menaati himbauan tersebut. Pasalnya, kesepakatan tidak bersiaran itu telah dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan yang ditandatangani oleh DPRD, Pemprov Bali dan KPID Bali. Bahkan, hasil kesepakatan akan dijadikan penguatan untuk disampaikan KPI Pusat, agar menyosialisasikan perihal ini ke seluruh Indonesia.san
Komentar