25 Persen APBD Bali untuk Belanja Hibah

10 Juni 2015
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 3472 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Total pendapatan daerah Provinsi Bali selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp4,57 triliun atau 108,9 persen dari target sebesar Rp4,23 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah, terealisasi sebesar Rp4,49 triliun atau 88,93 persen dari perencanaan Rp5,05 triliun lebih.

Dari total realisasi belanja daerah ini, ada satu item belanja yang cukup menyolok, yakni belanja hibah. Sebab pada tahun anggaran 2014, belanja hibah dirancang kurang lebih 25 persen atau Rp1,02 triliun (terealisasi Rp937,40 miliar) dari total anggaran belanja daerah. Alokasi belanja hibah bahkan paling tinggi dibandingkan item belanja daerah lainnya.

Hal ini terungkap dalam Pidato Gubernur Bali, yang dibacakan Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, dalam sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Rabu (10/6). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Bali 2014 dan Ranperda Jasa Konstruksi.

Menurut Sudikerta, dari total belanja daerah yang terealisasi sebesar Rp4,49 triliun dari target Rp5,05 triliun, belanja operasi terealisasi Rp3,20 triliun atau 89,60 persen dari target Rp3,57 triliun. Adapun belanja modal direncanakan Rp428,59 miliar dan terealisasi Rp370,58 miliar atau 86,46 persen.

"Untuk belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp4,34 miliar atau 18,37 persen dari target Rp23,63 miliar. Sedangkan belanja transfer, terealisasi sebesar Rp910,12 miliar atau 89,26 persen dari target Rp1,01 triliun," urai Sudikerta.

Khusus untuk belanja operasi, diakuinya terdiri dari enam item belanja. Dari enam item belanja tersebut, belanja hibah berada di tempat teratas yakni ditargetkan Rp1,02 triliun dan terealisasi Rp937,40 miliar atau 95,31 persen.

Adapun belanja barang dan jasa hanya ditargetkan Rp665,21 miliar dan terealisasi Rp521,27 miliar atau 78,36 persen, belanja pegawai ditargetkan Rp918,63 miliar dan terealisasi Rp777,43 miliar atau 84,63 persen, belanja subsidi sebesar Rp10 miliar dan semuanya terealisasi.

Selanjutnya belanja bantuan sosial (bansos) direncanakan Rp438,86 miliar dan terelisasi sekitar Rp97,38 persen atau Rp427,35 miliar,serta belanja bantuan keuangan terealisasi 94,67 persen atau Rp497,12 miliar dari target Rp525,14 miliar.

Menurut Sudikerta, seluruh belanja ini semuanya sudah dialokasikan secara proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan. "Buktinya dari hasil pemeriksaan BPK, kita meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," pungkas Sudikerta. san