Partai Golkar Akan Perkuat Pemerintahan Jokowi-JK

05 Januari 2016
00:00 WITA
Denpasar
Dibaca: 2957 Pengunjung

Denpasar, suaradewata.com - Partai Golkar memberikan signal untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Signal ini terkuak dalam rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar di Inna Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Selasa (5/1).

Salah satu rekomendasi penting Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar adalah, terkait keinginan mayoritas DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia, agar 'beringin' bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Hanya saja Partai Golkar belum memutuskan hal ini, mengingat Rapat Konsultasi Nasional tidak dalam kapasitas sebagai forum pengambil keputusan.

"Rapat Konsultasi Nasional bukanlah forum pengambilan keputusan, tetapi hanya menerbitkan rekomendasi – rekomendasi. Karena itu, rekomendasi Rapat Konsultasi Nasional di Bali ini akan dibawa ke forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mendatang, untuk kemudian disahkan sebagai keputusan partai," kata Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar Nurdin Halid, disela-sela Rapat Konsultasi Nasional ini.

Meski keputusan partai baru dapat diambil pada forum Rapimnas, namun rekomendasi dalam Rapat Konsultasi Nasional ini wajib menjadi pertimbangan DPP Partai Golkar. Bagi Nurdin, keinginan mayoritas DPD I agar Partai Golkar memperkuat pemerintah, tentu dilatari semangat yang melandasi berdirinya Partai Golkar serta hasil evaluasi setelah setahun mengkaji jalannya pemerintahan Jokowi.

"Apalagi, Partai Golkar tidak mengenal istilah oposisi, tetapi mitra strategis. Kalau pemerintah pro rakyat, maka akan kami dukung,” ujar Nurdin.

Khusus soal Munas, Nurdin menegaskan, Rapat Konsultasi Nasional juga sepakat menolak pelaksanaa Munas sebelum berakhirnya masa kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Bali, yakni pada 2019 mendatang. Forum Rapat Konsultasi Nasional juga menyayangkan sikap Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung, yang justru mendorong digelarnya Munas pada Januari 2016.

"Langkah Akbar dinilai tidak sejalan dengan AD/ART Partai Golkar. Karenanya perlu diberi teguran secara tertulis. Apalagi Akbar dipilih aklamasi di Munas Bali," pungkas Nurdin.san