Tidak Ada Genosida, Pemerintah Dorong Peningkatan Kesejahteraan OAP

09 Februari 2024
12:45 WITA
Nasional
Dibaca: 1164 Pengunjung

Pemerintah selama ini terus menunjukkan kehadiran negara dalam bentuk yang nyata kepada seluruh masyarakat di Papua, yakni dengan adanya banyak program dalam rangka peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP). Meski begitu, namun masih saja ada segelintir pihak yang menyebarkan hoaks bahwa seolah telah terjadi genosida di Bumi Cenderawasih, padahal nyatanya tuduhan itu sama sekali tidak pernah ada.

Dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin maju pada era seperti sekarang ini memampukan setiap orang bisa mengakses dan memproduksi berbagai macam isu atau pemberitaan hingga narasi sendiri. Maka dari itu, meski dikatakan menjadi era yang sangat mudah untuk mendapatkan berbagai macam sumber informasi, namun di sisi lain juga banyak pemberitaan bohong atau hoaks yang beredar.

Termasuk pula, salah satu hoaks yang terus berupaya disebarkan oleh segelintir kelompok yang tidak ingin adanya persatuan Indonesia, yakni United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dan kroninya yang terus menghembuskan berita bohong mengenai Pemerintah telah melakukan genosida atau pembantaian pada masyarakat di Papua.

Tujuan utama dari gerombolan yang bertentangan ideologi dengan bangsa tersebut tentu untuk bisa memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga segala cara akan terus mereka upayakan, termasuk menyebarkan berita bohong yang sama sekali tidak jelas sumbernya dan tidak berdasarkan dengan bukti nyata di lapangan.

Alih-alih mampu memperlihatkan bukti, data dan fakta di lapangan mengenai tuduhan genosida di Papua itu, justru seluruh bukti di lapangan sama sekali tidak berkata demikian. Banyak sekali fakta yang bertentangan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh ULMWP.

Justru selama ini Pemerintah sangat menghargai dan mencintai seluruh masyarakat OAP, yang mana salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan otonomi khusus (otsus) kepada mereka sehingga mampu mengatur wilayahnya sendiri sebagaimana apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya sesuai nilai-nilai kebudayaan mereka.

Selain itu, dengan adanya kebijakan otonomi khusus pada Papua itu juga semakin membuka kesempatan luas untuk para masyarakat OAP untuk bisa menjabat dan menjadi kepala daerah dan memimpin masyarakat mereka sendiri.

Tentunya jika ada kenyataan itu, tentu selaku kepala daerah yang notabene merupakan OAP, mereka sama sekali tidak akan pernah membiarkan terjadinya pembantaian ataupun genosida kepada rakyatnya yang juga masih satu keluarga. Hanya dengan memikirkannya menggunakan logika saja, sebenarnya tuduhan genosida di Papua sudah jelas merupakan hoaks.

Pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan belakangan ini juga telah berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia (WVI) mengenai penguatan akan tata kelola pemerintahan dan percepatan peningkatan kesejahteraan OAP yang seluruhnya telah disepakati dalam suatu bentuk kerja sama.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai mengatakan bahwa adanya penandatanganan kesepakatan itu merupakan langkah awal yang penting bagi Pemprov Papua Pegunungan dalam upaya untuk membangun daerahnya menjadi jauh lebih baik lagi ke depan.

Kerja sama itu akan berfokus kepada dua sektor besar, yakni mengenai penguatan kapasitas pemerintah daerah yang akan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, program magang dan penguatan keterlibatan warga.

Dengan hal itu, Pemerintah memiliki komitmen sangat kuat untuk terus membuka kerja sama dengan pihak mitra, baik dari lembaga nasional maupun internasional untuk mendukung penuh kesiapan Papua Pegunungan sebagai salah satu provinsi baru.

Selain itu, Pemprov juga akan mendorong pendekatan tata kelola kolaboratif dengan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh adat, mitra dan masyarakat untuk semakin memperkuat pembangunan daerah.

Di sisi lain, para tokoh Papua dan mahasiswa yang merupakan OAP juga memberikan dukungan sangat penuh terhadap pemekaran atas Daerah Otonomi Baru (DOB) yang digagas oleh pemerintah pusat.

Ketua IKAMPI Abner Sundoy menuturkan bahwa dengan adanya pemekaran baru di Papua itu akan semakin meningkatkan pembangunan di wilayah mereka juga demi kemajuan Tanah Papua, selain itu program pemerintah tersebut juga dinilai akan mampu dinikmati oleh para generasi muda Papua mendatang.

Tokoh Papua lain, Simon Sadrack Wakum juga memberikan dukungan kepada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat OAP dengan pemberlakuan otonomi khusus karena dinilai akan semakin mempermudah kendali pemda sekaligus semakin mempercepat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Banyak sekali dukungan datang secara langsung dari para tokoh Papua kepada bagaimana upaya Pemerintah yang memang menunjukkan kehadiran negara secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat OAP. Sehingga hal tersebut juga sekaligus semakin menegaskan bahwa sama sekali tidak pernah ada genosida di Bumi Cenderawasih sebagaimana tuduhan ULMWP.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo