Resuffle Kabinet Diperlukan Menuju Profisionalisme

16 Mei 2015
00:00 WITA
Nasional
Dibaca: 3112 Pengunjung

Opini, suaradewata.com - Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan permerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem tersebut adalah dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan. Ada beberapa macam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang di kenal dunia seperti presidensial dan parlementer. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing.

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara bisa disebut pula sebagai mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden baik selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara. Negara Republik Indonesia sendiri saat ini (setelah amandemen UUD 1945) menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Dalam sistem Presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Kedudukan presiden sangat kuat, karena ia merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Seorang Presiden mempunyai kewenangan yang sangat banyak, tugas dan kewenangan Presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu Presiden memerlukan orang lain untuk membantunya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan kementerian Negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini mengatur semua hal tentang kementerian Negara, seperti kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/ menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri.

Pergantian pimpinan negara di Indonesia telah dilaksanakan pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2014 yang lalu, dengan keikutsertakan dua pasang calon Presiden/Wakil Presiden, yaitu Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Pasangan Jokowi -Jusuf Kalla. Dalam pertarungan tersebut pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih menjadi Presiden RImenggantikan pasangan SBY-Boediono.

Pergantian pemimpin negara dengan dilantiknya Jokowi sebagai Presiden RI menggantikan SBY, membuat masyarakat berharap banyak kepemimpinan Jokowi membawa perubahan taraf hidup masyarakat seperti yang dijanji-janjikan dalam kampanye pada Pilpres yang lalu. Namun demikian seiring berjalannya waktu, menurut pandangan pengamat dan publik, tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi kebijakannya tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan untuk masyarakat, yang ada kebijakannya menuai kontroversi karena dianggap tidak menguntungkan masyarakat kecil.

Kebijakan yang dianggap meresahkan masyarakat antara lain naik-turunnya harga BBM bersubsidi dimasyarakat mengikuti harga pasar internasional, naiknya tarif dasar listrik, gas dan lainnya, sehingga daya beli masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah semakin tertekan dalam menghadapi kehidupannya. Kebijakan yang tidak pro rakyat ini ditengaraipemerintah sebagai antek neoliberalisme, antek-antek barat dan hanya mengikuti perintah dari luar negeri sebagai pendukung ketika Jokowi mencalokan sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Walaupun demikian tidak semua pandangan publik menganggap menteri kabinet kerja mempunyai kinerja buruk. Banyak juga menteri yang sudah mulai melakukan kerjanya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Sampai bulan ke 6 pasca dilantik pemerintahan Jokowi, secara umum pemerintahan Jokowi menurut pandangan pengamat dan partai oposisi, kinerjanya dianggap kurang memuaskan, yang otomatis kinerja menteri menjadi sorotan publik terutama yang menangani masalah strategis. Akibatnya wacana reshuffle kabinet mengemuka. Publik mengharapkan menteri yang kinerjanya kurang memuaskan diganti dengan yang lebih baik dan profesional sesuai dengan kemampuannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan akan ada perombakan posisi menteri, tapi tidak menjelaskan jelas, kapan waktunya. Sementara kabar yang beredar dimasyarakat perombakan menteri akan dilaksanakan beberapa bulan kedepan atau setelah Lebaran Juli 2015. Wapres Jusuf Kalla menyampaikan ‎ada beberapa menteri yang kinerjanya jauh dari yang diharapkan, sehingga reshuffleperlu dilakukan. Nantinya akan diisi kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan di bidangnya, karena peningkatan kinerja, tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa menteri yang diisuka‎n akan diganti, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatnoserta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.

Sementara , Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mengtakan telah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.Ketika dipercaya untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya maka akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Sementara apabila presiden tidak lagi meminta untuk membantu maka kita harus menerimanya. Semua kinerjanya diserahkannya kepada masyarakat. Bila pekerjaannya baik, pasti masyarakat mendapat manfaatnya. Kementeriannya Agraria dan Tata Ruang selalu melakukan evaluasi setiap pekan. Bila ada program yang tidak berjalan baik, akan selalu dicarikan solusinya.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, karena itu menteri harus siap bila diganti oleh Presiden Jokowi, termasuk dirinya.Semua menteri itu harus bersyukur pada saat diberikan kepercayaan sebagai pembantu Presiden dan harus ikhlas apabila pada waktunya Presiden melakukan pergantian. Jokowi pasti melakukan evaluasi terhadap anggota Kabinet Kerja tiap hari. Selain, plus-minus dari bawahannya kemungkinan telah diketahui dan menjadi catatan khusus bagi Jokowi.Presiden Jokowi bukan tipe yang mudah dipengaruhi, apalagi dengan politik dagang sapi.

Sementara itu, anggota DPR Bambang Soesatyomenilai tim ekonomi Kabinet Kerja tidak sensitif tentang harga kebutuhan pokok masyarakat yang terus naik.Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang menurun. Maka, reshuffle kabinet yang sudah diagendakan Presiden Joko Widodo sebaiknya dipercepat dengan merombak tim ekonomi kabinet. Para menteri ekonomi di Kabinet Kerja, tampaknya tidak mampu melakukan penyesuaian ritme kerja setelah Presiden mengubah kebijakan subsidi energi.Dampaknya sangat luas dan strategis, karena menyentuh harga kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan. Harga kebutuhan pokok dan tarif angkutan bisa turun-naik kapan saja.

Apapun yang disuarakan oleh elemen masyarakat untuk terjadinya resuffle Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi semata-mata untuk memperbaiki kinerja dari pemerintahan Jokowi yang dianggap kurang maksimal terutama kementerian yang membidangi masalah-masalah strategis yang langsung berhubungan dengan rakyat . Namun demikian Resuffle Kabinet juga harus dipandang sebagai resuffle untuk kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau kelompok tertentu. Karena dengan adanya resuffle kabinet mau, tidak mau, suka tidak suka pasti ada yang di kecewakan.

Harus kita ketahuireshufflemerupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Presidenlah yang mengetahui kinerja dari kementerian yang dianggap tidak memuaskan yang menyebabkan pemerintahannya dianggap tidak maksimal dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karenanya orang-orang terdekat ataupun pengamat publik dan elemen masyarakat harus memberikan masukan-masukan yang positif apabila resuffle kabinet dilakukan. Jangan mengorbankan menteri yang kinerjanya sudah baik sementara mempertahankan menteri yang kurang baik karena kepentingan. Kita harus mendukung kabinet yang profesional bukan kabinet kepentingan. Yang tidak kalah pentingnya saat ini adalah adanya sinergi antara kementerian dan lembaga-lembaga terkait dengan didukung oleh elemen masyarakat untuk menyukseskan program pemerintah, agar pemerintahan dibawah kendali presiden Jokowi dapat berjalan sesuai harapan masyarakat Indonesia.

Adiansa, penulis adalah tokoh Pemuda Kota Bengkulu