Sikap Bijak Pemerintah Untuk Papua
- 22 Februari 2015
- 00:00 WITA
- Nasional
- Dibaca: 5227 Pengunjung
Opini, suaradewata.com- Permasalahan di tanah Papuabak rel kereta apai yang panjang beruntun sepertitidak ada habisnya. Selain konflik horizontal antar warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papuayang menghasilkan bentuk protes aksi pelepasan diri dari NKRI, atau gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) juga telah memakan banyak korban.
Konflik antar suku yang terus terjadi silih berganti, hingga baru ini telah terjadi konflik di kabupaten Pinai yang telah menewaskan empat warga sipil. Bentrok warga dan aparatur pemerintah daerah yang kian bergulir dari tahun ketahun seolah menjadi suatu fenomena yang mengakar yang tak ada habisnya. Tak akan ada asap jika tak ada apinya, takkan terjadi konflik terhadap masyarakat Papua jika tak ada penyebabnya. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik sosial masyarakat Papua yang perlu kita kaji, kekecewaan atasgagalnya otonomi khusus terutama pembangunan di bidang kesejahteraan ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang jelas jelas permasalahan ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi permasalahan utama masyarakat papua, kemudian adanya rasa diskriminasi yang dirasakan masyarakat papua terutama masyarakat pribumi, selanjutnya, adanya provokasi dari pihak eksteren yaitu pihak asing yang mengakibatkan propaganda pemikiran masyarakat, dan juga ada beberapa fenomena budaya keras masyarakat yang tidak bisa dielakkan lagi yang dikenal dengan budaya timur. Disisi lain permasalahan yang terjadi sehingga menghasilkan koflik yang berkepanjangan adalah permasalah sosial masyarakat, yang terkait tentang permasalahan ekonomi masyarakat, seperti halnya permasalahan di kabupaten pinai yang terus berkepanjangan sampai pengrusakan fasilatas negara, seperti gedung KPU sampai ke markas koramil setempathingga permasalahan lain yang terjadi hingga saat ini yang mungkin akan terus berkepanjangan disisi lain dengan adanya konflik tersebut lahirlah propaganda yang kembali lagi gerakan sparatisme Organisasi Papua Merdeka atau OPM di papua, beberapa aksi anti pemerintahan dan aksi tolak NKRI atau ingin melepaskan diri kepada NKRI terus di koarkan dalam suara dan tindakan separatis. Yang tentunya ini menjadi salah satu polemic pemerintah dalam menentukan dan mengambil kebijakan pada problem Papua ini sebab permasalahan yang pelik dengan peradaban budaya yang memang pada dasarnya keras. Namun dalam hal ini pemerintah harus tetap memberi kebijakan sebagai aparatur bangsa yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan interen bangsa Indonesia.
KonflikPapua ini merupakan pekerjaan yang harus dirampungkan bersama, permasalahan dan konflik yang terjadi harus segera diselesaikan secara dinamis, damai dan harmonis. Konflik saat ini dan yang telah terjadi adalah perseteruan antara masyarakat dan pemerintahyang berimbas pada ketidakharmonisan kehidupan bangsa, artinya harus ada upaya penyelesaian serta solusi dalam konflik ini, kesadaran dan kepercayaan antara belah pihak harus ditanamkan dalam diri, konflik ini terjadi secara umum adanya kecemburuan yaitu tidak adanya kepercayaan masyrakat dengan aparatur pemerintah setempat. Pemerintah merupakan lembaga netral dalam menangani konflik, artinya pemerintah bertanggungjawab meredakan dan menyelesaikan permasalan secara harmonis, sesuai dengan ketetapan hokum dan juga dengan kondisi permasalahan yang terjadi. Pemerintah Indonesia mengambil sikap agar terciptanya perdamaian antara belah pihak. Papua merupakan bagian dari bangsa Indonesia, tidak ada pilihkasih ataupun diskriminatif dari pemerintah, pemerintah telah memberikan yang terbaik untuk papua, sehingga papua tetaplah Indonesia. Penyelesaian masalah dengan jalan damai yang dilakukan pemerintah merupakan satu sikap dan solusi bagi konflik di papua dan suatu bukti bahwa papua adalah Indonesia dan pemerintah tetap memperhatikan dan berkontribusi untuk papua. Tidak ada diskriminatif, tidak ada pemarjinalan, tidak ada pengisoliran, Indonesia bangga punya papua.
Konflik yang terjadi di Papua merupakan suatu konflik yang memang harus diambil dengan jalan damai, perahatian khusus. Bangsa Indonesia memiliki system dan tatanan pemerintahan, sehingga kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik tersebut sudah merupakan suatu jalan dan system yang baik bagi Rakyat papua terutama oknum terkait gerakan separates tersebut, jalan damai yang diambil pemerintah merupakan jalan terbaik dan tepat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
PujoSantoso, Penulis adalah Pengurus KAHMI Bengkulu
Komentar